Wali Kota Depok Mohammad Idris mendampingi Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengecek kesiapan pengiriman JPS kepada masyarakat.
Pemerintah Pusat, Pemprov Jabar Dan Pemkot Depok Siapkan JPS Bagi Masyarakat
berita.depok.go.id- Pemerintah Kota Depok bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. JPS tersebut menyasar masyarakat pra sejahtera yang ada Pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan masyarakat non DTKS.
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan data DTKS Kota Depok berjumlah 78.065 Keluarga Penerima Manfaat ( KPM). Dan 32.605 KPM diantaranya telah menjadi KPM Program Keluarga Harapan (PKH)oleh Pemerintah Pusat.
“Saat ini sedang berproses dari Program Perluasan Sembako Pemerintah Pusat sebanyak 27.965 KPM termasuk Pemprov Jawa Barat juga melakukan proses perluasan untuk 10.423 KPM. Maka masih terdapat kekurangan KPM DTKS yang belum diintervensi yakni sejumlah 7.072 KPM dan pada verifikasi ulang jumlahnya berkurang menjadi 5.975 KPM. Dengan demikian total DTKS berjumlah 76.968 KPM,” ujarnya kepada berita.depok.go.id Kamis (23/04/2020)
Dirinya menjelaskan, untuk data non DTKS saat ini berjumlah 245.352 KK, data ini sedang diverifikasi ulang untuk menghindari salah sasaran, misalnya dalam 1 KK dimasukan 2 atau 3 nama atau terdapat jenis profesi yang tidak diperkenankan masuk sebagai penerima JPS, dan lain-lain.
“Untuk Non DTKS ini, saat ini sudah diintervensi pada tahap pertama dari APBD Kota Depok untuk 30.000 KK. Kekurangannya yang belum diintervensi, setelah diverifikasi ulang akan diusulkan ke Pemprov Jabar dan Pemerintah Pusat,” ungkapnya.
Dirinya menambahkan, sampai saat Ini Pemkot Depok telah mengeluarkan anggaran yang dialokasikan untuk tanggap darurat Covid-19 dari sumber BTT APBD Kota Depok sebesar Rp. 59.034.230.900. Anggaran itu untuk kebutuhan Pencegahan, Penanganan seperti peralatan dan perlengkapan kesehatan.
“Kemudian untuk stimulan Kampung Siaga Covid -19, Jaring Pengaman Sosial, Layanan Rumah Sakit Rujukan (RSUD, RSUI dan RS Brimob) dan PSBB. Saat ini juga masih dilakukan refocusing anggaran untuk memenuhi kebutuhan tanggap darurat yang masih sangat besar kebutuhannya,” tutupnya.(JD03)
