berita.depok.go.id - berita.depok.go.id - Pakar perencanaan wilayah dan kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menekankan pentingnya keterbukaan dan sinergi dalam merancang kebijakan pembangunan. Ia menyampaikan bahwa pembangunan Kota Depok harus memperhatikan masukan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk memperkaya perencanaan dan pelaksanaan program.
Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber pada Forum Group Discussion (FGD) untuk membahas tiga isu strategis yang menjadi tantangan utama kota, yakni kemacetan lalu lintas, pengelolaan sampah, dan banjir yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada Kamis (14/11/24) lalu di Aula Sapa Saba Bappeda Kota Depok.
“Kita perlu pandangan dari luar, seperti masyarakat, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan investor. Sudut pandang ini penting untuk melengkapi apa yang selama ini mungkin luput dari perhatian,” ujar Yayat, kepada berita.depok.go.id.
Menurutnya, keterlibatan pihak eksternal akan memberikan nilai tambah dalam menyusun solusi yang lebih holistik dan inovatif. Selain itu, Yayat juga mendorong peningkatan jejaring antara pemerintah dengan perguruan tinggi serta lembaga riset di sekitar Depok.
Dengan memanfaatkan Depok sebagai "laboratorium", perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui kajian-kajian strategis, khususnya di bidang lingkungan dan perencanaan wilayah.
Lebih jauh, Yayat menyarankan perlunya penguatan kapasitas fiskal daerah melalui inovasi pendanaan, seperti penerapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) atau program gotong royong yang didukung sektor swasta. Ia menyebut konsep Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai langkah strategis untuk mendukung percepatan pembangunan.
“Prinsip kegotongroyongan yang digaungkan oleh pemerintah pusat bisa menjadi inspirasi. Kolaborasi ini membuka ruang kerja sama yang lebih luas, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun pengembangan pusat kegiatan baru,” jelasnya.
Yayat juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam redistribusi fungsi kota, mengurangi konsentrasi di kawasan Margonda dan mendorong pertumbuhan di wilayah lainnya. Ia menilai langkah ini sebagai upaya konkret untuk menciptakan pemerataan pembangunan.
Dirinya menambahkan, FGD yang berlangsung ini menegaskan pentingnya keterbukaan dan respons terhadap kritik konstruktif. FDG ini langkah yang baik di mana kedepan langkah-langkah strategis yang dirumuskan ini diharapkan mampu mendorong Depok menuju akselerasi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, selaras dengan visi menjadikan kota ini sebagai tempat yang lebih nyaman dan modern bagi warganya.
"Keterbukaan adalah kunci. Pemerintah yang mau mendengar dan bekerja sama akan mendapat kepercayaan dari masyarakat serta mitra kerja," pungkasnya. (JD 03/ ED 01).
