berita.depok.go.id - Lurah Pangkalanjati Baru (PJB), M. Reza Tanzila Putra, menunjukkan langkah cepat sejak awal masa jabatannya.
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik wilayah, dirinya juga turun langsung menangani persoalan sosial, khususnya di bidang pendidikan. Salah satu buktinya, enam anak yang sebelumnya putus sekolah kini berhasil kembali melanjutkan pendidikan berkat inisiatif dan kepeduliannya.
Reza mengungkapkan, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Kelurahan Pangkalanjati Baru untuk menyukseskan program Wajib Belajar 13 Tahun di Kota Depok. Ia menegaskan, memastikan setiap anak bisa mengenyam pendidikan adalah tanggung jawab moral dan sosial seluruh pihak, terutama pemerintah di tingkat kelurahan.
“Sudah menjadi kewajiban saya untuk memastikan tidak ada anak yang berhenti sekolah, apalagi jika alasannya karena ekonomi. Selama saya menjabat, saya ingin setiap anak di Pangkalanjati Baru bisa kembali duduk di bangku sekolah,” ujarnya kepada berita.depok.go.id, Rabu (15/10/25).
Ia menuturkan, begitu mengetahui ada anak yang putus sekolah, pihaknya langsung berkoordinasi dengan kader PKK untuk melakukan pendataan di seluruh RW. Hasilnya, ditemukan tujuh anak yang sudah lama berhenti sekolah. Dari jumlah tersebut, satu anak telah kembali bersekolah, dua anak sedang mengurus status kependudukan atau domisili, tiga anak masih menunggu konfirmasi keluarga untuk penentuan lokasi sekolah yang direkomendasikan, dan satu anak telah mengikuti program Paket B.
“Saya tidak ingin ada satu pun anak di wilayah saya tertinggal hanya karena persoalan administrasi. Mereka semua berhak sekolah, dan negara harus hadir untuk menjamin itu,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, beberapa anak yang ditangani bahkan bukan warga asli Depok dan masih memiliki Kartu Keluarga (KK) dari daerah lain. Namun, hal tersebut tidak menjadi penghalang baginya untuk membantu mereka mendapatkan akses pendidikan.
Menurut Reza, pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan manusia. Keberhasilan wilayah, kata dia, tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur, tetapi juga dari seberapa banyak warganya yang mendapatkan kesempatan untuk berkembang.
“Anak-anak ini adalah masa depan kita. Kalau mereka tertinggal, maka tanggung jawab itu juga ada di pundak kita sebagai pelayan masyarakat,” tandasnya. (JD 10/ED 02)
