berita.depok.go.id - Tingkat kepatuhan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mendapat apresiasi dari Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Dewas KPK ke Kota Depok dalam rangka monitoring dan pengawasan bidang pencegahan tindak pidana korupsi.
Kepala Sekretariat Dewas KPK, Haerudin, mengatakan pihaknya saat ini berfokus pada pengawasan aspek pencegahan, terutama terkait pelaporan LHKPN dan pengendalian gratifikasi di lingkungan lembaga pemerintahan.
“Fokus kami saat ini pada bidang pencegahan, khususnya terkait pelaporan LHKPN dan pengendalian gratifikasi di lingkungan lembaga pemerintahan yang kami pantau,” ujarnya usai kegiatan audiensi di Ruang Edelweis Lantai 5 Balai Kota Depok, Rabu (03/06/26).
Menurutnya, Dewas KPK terus menjaring masukan, saran, dan kritik dari pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga sebagai bahan rekomendasi kepada KPK dalam menilai capaian kinerja instansi.
“Kami ingin melihat titik mana yang sudah baik, mana yang perlu dipertahankan, dan mana yang harus ditingkatkan,” katanya.
Haerudin menjelaskan, program pengawasan tersebut telah dilaksanakan di berbagai instansi, mulai dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah di tingkat kota dan kabupaten.
Dari hasil pemantauan yang dilakukan, Kota Depok dinilai menunjukkan capaian yang baik, khususnya dalam aspek pelaporan LHKPN dan pengendalian gratifikasi.
“Data yang tersaji cukup bagus dan patut diapresiasi. Namun tentu harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh, khususnya di Jawa Barat dan umumnya di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Mangguluang Mansyur, menyampaikan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di lingkungan Pemkot Depok selama ini berjalan dengan baik, baik dari sisi ketepatan waktu maupun kelengkapan pelaporan.
“Alhamdulillah, Kota Depok dalam hal kepatuhan pelaporan LHKPN menunjukkan hasil yang baik. Ini tentu harus terus kita pertahankan,” ujarnya.
Ia berharap budaya kepatuhan tersebut dapat terus dijaga dan ditingkatkan termasuk dalam pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Semoga ke depan, baik pelaporan LHKPN maupun pengendalian gratifikasi di Kota Depok dapat terus konsisten dan semakin baik,” tutupnya.
Penulis: Janet Swastika
Editor: Retno Yulianti
