berita.depok.go.id - Pemerintah Kota (Pemkot Depok) membuka peluang kerja sama untuk melakukan contrack farming atau pertanian kontrak dengan petani lokal luar daerah penghasil pangan.
Tujuannya untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat Kota Depok. Misalnya beras, cabai, bawang, dan lainnya.
Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah saat Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Aula Edelweis lantai 5 Balai Kota Depok, Selasa (16/09/25).
“Dengan keterbatasan lahan di Kota Depok ini menjadi tantangan yang nyata, kita harus melibatkan daerah lain misalnya Karawang atau Indramayu atau Sukabumi untuk bagaimana mengimplementasikan konsep Contract Farming (pertanian kontrak) supaya kita bisa memiliki cadangan pangan yang terjamin,” ucapnya dalam rapat tersebut.
Menurut Chandra, konsep pertanian kontrak dpaat menguntungkan kedua belah pihak. Pembeli (pemerintah) dan petani menyepakati persyaratan produksi dan pemasaran termasuk harga dan kualitas produk.
Konsep ini juga membuka peluang baru bagi petani untuk meningkatkan produksi serta kesejahteraannya.
Lanjutnya, ketahanan pangan yang akan dibangun bukan hanya soal ketersediaan. Tetapi menyangkut aksesibilitas, keterjangkauan harga, dan kualitas pangan yang sehat.
“Karena variabel tertinggi dari komoditi adalah logistik (biaya transportasi) ini harga jual ke masyarakat jadi mahal, kalau kita punya contract farming ketersediaan terjamin kemudian jalur logistiknya jelas,” terangnya.
Selama ini, sambungnya, sudah banyak upaya-upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan menekan angka inflasi yang telah dilakukan Pemkot Depok.
Mulai dari pekarangan pangan lestari, gerakan menanam cabai, urban farming, dan lain sebagainya. Namun, gerakan-gerakan itu dirasa belum cukup bisa menyelesaikan kebutuhan pangan skala kota.
“Semua ini butuh kerja sama strategis antar daerah untuk memastikan pasokan pangan berkelanjutan dan harga stabil,” paparnya.
“Depok tidak bisa bergantung sepenuhnya pada pasokan pangan daerah lain, kita harus mampu membangun sistem pangan perkotaan yang mandiri, adaptif, dan berkelanjutan, agar masyarakat terlindungi dari gejolak harga dan kelangkaan komoditas,” pungkasnya. (MGG Nirmala/JD 05/ED 02)
