berita.depok.go.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang berpotensi terorisme.
Hal ini ditunjukkan dengan evaluasi perdana Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAD PE) yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) di Ruang Bougenville, Balai Kota Depok, Kamis (4/9/25).
Sebagai diketahui RAD PE telah diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 99 Tahun 2024 yang telah disahkan pada Desember tahun lalu.
Kepala Bakesbangpol Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny, mengatakan sejumlah perangkat daerah telah mulai menjalankan program sesuai tugas dan fungsinya.
“Dengan adanya rapat evaluasi ini, kami mendorong seluruh perangkat daerah dan instansi terkait segera merealisasikan program RAD PE. Saat ini sudah ada beberapa dinas yang berjalan, dan lainnya juga sedang menyusun langkah konkret,” ujarnya kepada berita.depok.go.id, Sabtu (06/09/25).
Salah satu perangkat daerah yang aktif adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok.
Pada 4 Februari 2025, DP3AP2KB menggelar pertemuan dengan Densus 88 Anti Teror di Aula Edelweis Balai Kota Depok.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Densus 88 dan testimoni eks-narapidana teroris (eks-napiter) Umar Khairi.
DP3AP2KB juga membangun sinergi dengan Densus 88 dalam program pendampingan keluarga eks-napiter.
Bahkan, bersama Dinas Pendidikan, mereka memfasilitasi anak-anak dari keluarga eks-napiter untuk tetap bisa melanjutkan sekolah.
Lebih lanjut, Dinas Sosial pun ikut berperan dalam intervensi langsung kepada keluarga eks-napiter.
Langkah yang sudah dilakukan antara lain audiensi untuk mengidentifikasi kebutuhan, pendampingan pengajuan bantuan sosial, hingga proposal perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Ke depan, Dinas Sosial juga menyiapkan kegiatan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial bagi eks-napiter pada 11 September 2025.
"Selain itu, akan ada sosialisasi pencegahan pengaruh radikalisme di masyarakat, serta akses pelatihan, bantuan modal usaha, hingga pendidikan dan beasiswa," ungkapnya.
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporyata) juga tidak tinggal diam.
Pada Juni 2025, dinas ini menggelar kegiatan kepemudaan dengan menghadirkan narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah untuk menanamkan nilai kebangsaan dan mencegah masuknya paham radikal pada generasi muda.
Selain itu, instansi lain juga terus menyiapkan dukungan.
Seperti Dinas Pendidikan mendorong pencegahan masuknya paham radikal di sekolah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memperkuat penyebaran informasi kontra radikalisasi, Satpol PP menjaga ketertiban umum.
Sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) memastikan program RAD PE masuk dalam perencanaan pembangunan.
Dukungan juga datang dari Polres, Kodim 0508 Depok, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok, hingga bagian-bagian di Sekretariat Daerah (Setda).
Terakhir, pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk turut mendukung program ini dan mengambil peran.
Dengan hadir dalam sosialisasi pencegahan masuknya paham ekstrimisme sebagai upaya cegah dini dan deteksi dini.
“Kalau semua pihak bergerak bersama, pencegahan akan lebih maksimal. Generasi muda yang rentan terpapar radikalisme, terutama melalui media sosial, juga bisa lebih terlindungi. Intinya menjaga keutuhan bangsa harus kita lakukan bersama-sama,” pungkas Lienda. (JD 03/ED 01).
