berita.depok.go.id - berita.depok.go.id - Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan dan Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kota Depok mengadakan pertemuan dengan unsur Pentahelix dan masyarakat untuk mengevaluasi implementasi kebijakan percepatan penanganan stunting di Depok.
Kegiatan tersebut diadakan di Ruang Sapa Saba Gedung Dibaleka, Senin (25/09/23).
Kegiatan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Ketua Pokjanal Posyandu Kota Depok, Supian Suri. Serta dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda), Dadang Wihana.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Depok, Zakiah menjelaskan, masalah stunting menjadi perhatian pemerintah dari tingkat nasional hingga daerah, termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Namun masalah ini harus diselesaikan secara terintegrasi dengan lintas sektor yang ada.
"Sejak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, hingga 2023 ini sudah banyak program dan kebijakan yang dilakukan Pemkot Depok, alangkah idealnya kami adakan evaluasi implementasi kebijakan yang sudah dilaksanakan, apa saja faktor pendukung dan penghambat di lapangan," jelasnya kepada berita.depok.go.id, usai acara tersebut.
FGD ini terbagi menjadi dua sesi pagi dan siang, sesi pertama berdiskusi dengan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media.
Sedangkan sesi kedua bersama masyarakat atau kelompok penerima manfaat program penanganan stunting, seperti remaja, calon pengantin, ibu balita, ibu hamil, Kader Posyandu, dan lain sebagainya.
Zakiah mengungkapkan, diskusi ini bertujuan untuk menjaring saran dan masukan dari para stakeholder terkait upaya penurunan stunting di Kota Depok.
Hasil diskusi, lanjutnya, akan menjadi rumusan rencana tindak lanjut program percepatan penanganan stunting di tahun selanjutnya.
"Dari segi program, konsep dan regulasi Kota Depok sudah sangat bagus berdasarkan keterangan peserta, namun jadi catatan belum tersosialisasi secara baik dan luas ke masyarakat," ungkapnya.
"Ke depan kami akan lebih gencar lagi sosialisasi program penanganan stunting kepada penerima manfaat," katanya.
Perlu diketahui, berdasarkan data Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) prevalensi stunting di Kota Depok sejak 2021-2023 terus menurun.
Pada 2021 prevalensi balita stunting 3,5 persen, 2022 turun ke 3,48 persen, dan 2023 menjadi 3,46 persen (data Februari 2023). (JD 05/ED 02)
