Kepala Dinsos Kota Depok, Usman Haliyana. (Foto: Diskominfo)
berita.depok.go.id- Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok, Usman Haliyana mengatakan, pihaknya telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) tahap pertama. Ke depan pemerima Bansos tidak hanya berdasarkan KTP elektronik, tetap juga Kartu Keluarga (KK) agar tepat sasaran.
“Kami bersama Provinsi Jabar terus melakukan koordinasi terkait penyaluran Bansos oleh Kantor Pos. Termasuk pada Bansos non tunai yang tidak tersalurkan karena alamat tidak valid dan hal lainnya,” ujarnya kepada kepada berita.depok.go.id Rabu (1/07/2020).
Usman menjelaskan, Bansos ini menyasar 10.417 penerima manfaat yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data DTKS tersebut telah diverifikasi oleh Pemprov Jabar.
“Saat ini Bansos tahap pertama yang sudah disalurkan sebanyak 8.500 paket dan yang sedang dalam proses penyaluran 426 paket. Sementara yang dikembalikan atau retur sebanyak 1.178 paket,” ujarnya.
Dikatakannya, data penerima manfaat akan terus diperbaharui. Semua itu untuk meminimalisir kesalahan data agar bansos yang disalurkan dapat tepat sasaran.
“Jadi, ketika ada yang tidak valid seperti pindah alamat, penerima sudah meninggal atau penerima ganda, bantuan akan dialihkan kepada penerima lainnya. Atau dialihkan juga kepada yayasan atau lembaga sosial,”ucapnya.
Dirinya menambahkan, setiap paket bantuan yang sudah tidak layak konsumsi akan dimusnahkan. Hal ini dilakukan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Pemprov Jabar.
“Terkait bantuan telur yang dimusnahkan telah dilakukan sesuai prosedur. Semua ini untuk memastikan setiap paket bantuan non tunai layak dikonsumsi,” tutupnya. (JD 03/ED 01/EUD02)
