Kepala DPAPMK Depok, Nessi Annisa Handari menerima kunjungan BKKBN Pusat, pada Jumat (23/10). (Istimewa)
berita.depok.go.id-Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok mendapatkan kunjungan dari BKKBN Pusat, Jumat (23/10). Kunjungan tersebut dalam rangka evaluasi Survei Indeks Kepuasan Pelayanan KB (SIKP) Keluarga Berencana (KB) di fasilitas kesehatan.
Kepala DPAPMK Depok, Nessi Annisa Handari mengatakan, secara umum tujuan evaluasi ini untuk menentukan kebijakan terkait kualitas pelayanan KB, sehingga dapat menentukan strategi agar pelayanan kontrasepsi dapat dilakukan secara berkualitas dan menyeluruh.
"SIKP sendiri sudah dilaksanakan pada 17 September sampai 16 Oktober kemarin. Kedatangan BKKBN Pusat untuk mengevaluasi hasil surveinya," katanya, kepada berita.depok.go.id, Selasa (27/10/20).
Nessi menambahkan, ruang lingkup kegiatan ini mencakup survei pada provinsi, kabupaten, dan fasilitas kesehatan. Yaitu Puskesmas dan praktik mandiri bidan, berdasarkan sampling terpilih.
Dikatakannya, selain itu survei ini guna mendapatkan angka indeks kualitas pelayanan KB pada skala 0-100, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Termasuk menentukan intervensi pada enam variabel pada tingkatan nasional dan provinsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan KB.
Yaitu pemberian informasi pilihan metode kontrasepsi, hubungan provider dengan klien, dan informasi efek samping. Selain itu, kompetensi provider, mekanisme agar klien selalu menggunakan kontrasepsi, dan pelayanan ekstra kepada klien
"Seperti pemeriksaan kesehatan reproduksi (kespro) dan lainnya," katanya.
Untuk diketahui, kunjungan BKKBN ini dihadiri Direktur Bina Kesertaan ber-KB Jalur Pemerintah BKKBN, Widwiryono bersama Pintauli Siregar, Kepala Bidang (Kabid) Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi (KBKR) perwakilan BKKBN Provinsi Jabar. (JD 07/ED 01/EUD02)
