berita.depok.go.id - berita.depok.go.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok terus memberikan pengawasan intensif terhadap kesiapan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan logistik berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Menurut anggota Bawaslu Kota Depok, Andriansyah, pengawasan melekat merupakan langkah penting untuk memastikan kesiapan logistik sekaligus mencegah pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan aturan. Ia menjelaskan bahwa pengawasan ini mengacu pada Surat Edaran (SE) Bawaslu Nomor 109, yang mengatur tentang jumlah, jenis, spesifikasi, dan waktu distribusi logistik.
Dalam pengawasan yang dilakukan, tim menemukan beberapa kekurangan logistik, termasuk jumlah surat suara yang tidak mencukupi. Untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, terdapat kekurangan 6.604 surat suara dari total kebutuhan sebanyak 1.466.638 surat suara.
"Sementara itu, untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, kekurangan mencapai 1.445 surat suara dari total kebutuhan 1.464.638 surat suara," ungkap Andriansyah, Rabu (20/11/24).
Selain itu, proses sortir dan pelipatan (Sorlip) juga menemukan sejumlah surat suara yang rusak atau reject, seperti surat suara yang terkena noda atau sobek. Sebanyak 29 surat suara pemilihan Wali Kota dan 220 surat suara pemilihan Gubernur termasuk dalam kategori reject.
Tidak hanya surat suara, beberapa kotak suara dan logistik lainnya juga masih belum tersedia sepenuhnya. Andriansyah menegaskan bahwa langkah-langkah perbaikan sedang dilakukan, dan pihaknya meminta KPU untuk segera mengatasi kekurangan tersebut sebelum batas waktu distribusi pada 16 November 2024.
Ia juga menyatakan pentingnya menjaga keamanan logistik selama penyimpanan di gudang maupun saat pendistribusian ke titik-titik tujuan. Kerja sama dengan kepolisian dan pengawas Bawaslu akan diperkuat untuk memastikan logistik tetap aman.
Dalam perkembangan terkini, anggota Bawaslu Kota Depok, Sulastio, menyampaikan bahwa kekurangan surat suara telah terpenuhi. Sebanyak 6.661 surat suara untuk pemilihan Wali Kota Depok dan 1.445 surat suara untuk pemilihan Gubernur telah dilengkapi.
"Saat ini (20/11), proses logistik berada pada tahap pengepakan," tambahnya.
Sebagai informasi KPU Kota Depok sebelumnya telah menyusun jadwal rinci untuk memastikan kelancaran pengelolaan logistik Pemilu Serentak 2024. Kegiatan dimulai sejak Agustus 2024 dengan tahap persiapan gudang, yang meliputi pengadaan, pembersihan, fumigasi, pemasangan CCTV, instalasi listrik, dan alat pemadam api ringan (APAR).
Pada September hingga November 2024, dilakukan pengadaan dan penerimaan logistik yang mencakup bongkar muat sesuai jadwal pengiriman. Logistik yang diterima kemudian disimpan di gudang hingga Desember 2025, menyesuaikan tahapan Pilkada Serentak 2024.
Pada Oktober hingga November 2024, dilakukan perakitan kotak suara, termasuk pemasangan label dan stiker. Selanjutnya, proses sortir dan pelipatan surat suara dilakukan untuk memastikan kesiapan sebelum proses pengepakan yang dimulai pada November 2024.
"Pengepakan juga mencakup formulir dan perlengkapan lain yang akan didistribusikan ke lokasi pemungutan suara," ungkap Sulastio.
Distribusi logistik dijadwalkan pada November 2024. Logistik dikirimkan dari gudang ke kecamatan dengan batas waktu maksimal lima hari sebelum pemungutan suara.
Dari kecamatan, logistik dikirimkan ke kelurahan maksimal tiga hari sebelum pemungutan suara, dan kemudian didistribusikan ke TPS maksimal satu hari sebelum hari-H. Setelah proses pemilu selesai, logistik akan dikembalikan secara bertahap, dimulai dari TPS ke kelurahan, kemudian dari kelurahan ke kecamatan, dan terakhir ke gudang utama.
"Dengan pengawasan yang ketat dari Bawaslu Kota Depok dan kerja sama yang baik dengan KPU, seluruh kekurangan logistik diharapkan dapat segera diatasi, sehingga proses Pilkada 2024 di Kota Depok dapat berjalan lancar tanpa hambatan," tutupnya. (JD 03/ ED 01).
