berita.depok.go.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Pradi Supriatna, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap sikap serta kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan Bang Pradi, sapaan akrabnya, usai menghadiri kegiatan Abdi Ngabdi Nganjang ka Warga di Lapangan Irekap, Kecamatan Cilodong, Sabtu (05/07/25) malam.
Dia menceritakan, Gubernur Jabar atau yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) menegaskan pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang tidak boleh terhambat oleh persoalan administratif.
Menurutnya, pernyataan Gubernur Jabar menjadi jawaban atas persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat, khususnya terkait Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan hambatan administratif seperti kepemilikan Kartu Keluarga (KK).
“Saya pikir ini memang persoalan yang dihadapi kita semua. Pak Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa hak pendidikan adalah kewajiban negara untuk menyiapkan dan memberikan akses kepada seluruh anak bangsa,” ujar Bang Pradi.
Ia menilai pernyataan Gubernur Jabar mencerminkan keberpihakan nyata kepada masyarakat. Langkah konkret seperti penerbitan surat edaran oleh Sekda Jabar dinilai sangat membantu warga yang terkendala dokumen kependudukan agar tetap bisa bersekolah.
“Pada malam ini kita mendengar langsung dari beliau, dan kami sangat mengapresiasi dari sisi legislatif. Ini tentu akan memudahkan masyarakat mendapatkan akses pendidikan,” tambahnya.
“Tadi KDM juga mengapresiasi sistem penerimaan siswa di Kota Depok, ini keberanian luar biasa dari Pak Wali Kota. Bahkan jika ponakan saya sendiri tidak lolos, tidak jadi masalah. Saya ikuti, dan akhirnya ponakan saya masuk ke sekolah swasta, itu bukan persoalan,” ujar Bang Pradi.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya penataan ke depan yang lebih proporsional, terutama dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan (sarpras).
Dikatakannya, kebutuhan sekolah negeri, khususnya SMA dan SMK, harus disesuaikan dengan jumlah penduduk dan persebaran siswa.
“Ke depan kita perlu menyiapkan sekolah secara lebih proporsional. Termasuk SMA dan SMK, perlu ada perencanaan yang matang dari sisi sarana dan pendukungnya,” tutup Bang Pradi. (JD 10/ED 02)
