berita.depok.go.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memastikan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan normal meskipun kebijakan Work From Home (WFH) diberlakukan setiap hari Kamis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pelayanan fisik di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok tetap dibuka seperti biasa.

Selain itu, layanan kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok juga tetap beroperasi, baik di MPP maupun di masing-masing kantor kecamatan.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, Zarkasih menegaskan, jika kebijakan WFH tidak berdampak pada pelayanan masyarakat.

"Pelayanan kepada masyarakat tidak berpengaruh dengan adanya kebijakan WFH yang berlaku setiap hari Kamis. Pelayanan fisik tetap berjalan, baik diMPP kecamatan-kecamatan,” kata Zarkasih kepada berita.depok.go.id, Kamis (29/01/26).

Dirinya menjelaskan, pemerintah daerah telah mengatur sistem kerja ASN agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. ASN yang bertugas pada layanan langsung tetap masuk dan menjalankan tugas seperti biasa.

"Bagaimanapun, Pemerintah Kota Depok bersama ASN tetap berkomitmen melayani masyarakat, terutama untuk hal-hal yang memang harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti kepada masyarakat," tambahnya. 

Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Depok, Shandy Syamsurizal menuturkan, jika sebelumnya pada hari biasa layanan Disdukcapil tersebar di beberapa lokasi, seperti di Mal Pelayanan Publik (MPP), Gedung Baleka 2 lantai 1, layanan DEFAST, serta di area sebelah SDP. Maka hari ini berbeda.

"Untuk hari ini, karena WFH dan kegiatan yang biasanya berada di kantor wali kota, maka dilakukan penggabungan layanan. Layanan yang sebelumnya berada di Gedung Baleka 2 dialihkan dan dijadikan satu di MPP. Jadi, seluruh layanan ada di MPP," jelasnya.

Meski demikian, dia menegaskan tidak semua layanan dialihkan. Untuk layanan DEFAST yang berada di DOS tetap beroperasi seperti biasa. Selain itu, pelayanan Disdukcapil di 11 kecamatan melalui SDP juga tetap buka dan melayani masyarakat.

"Untuk sebelas kecamatan, seluruh SDP tetap buka seperti biasa," ujarnya.

Terkait penerapan WFH, ia memastikan pelayanan kepada masyarakat secara umum tidak terganggu. Namun, ia mengakui masih diperlukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat karena adanya perpindahan lokasi layanan.

"Secara umum semua berjalan lancar, tapi memang perlu sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat karena ada perpindahan tempat layanan. Yang biasanya dilayani di Gedung Baleka 2 kini berpindah ke Baleka 1, tapi pada prinsipnya semua tetap bisa dilayani,” jelasnya.

Shandy menambahkan, penggabungan layanan ini juga melibatkan beberapa perangkat daerah sehingga dibutuhkan penyesuaian teknis di lapangan. Meski begitu, seluruh proses telah difasilitasi dengan baik oleh DPMPTSP Kota Depok.

"Karena ada penggabungan semua perangkat daerah yang melayani, tentu perlu penyesuaian. Tapi alhamdulillah sudah difasilitasi oleh DPMPTSP," katanya.

Lebih lanjut, di MPP masyarakat dapat mengakses seluruh jenis layanan kependudukan dan pencatatan sipil, mulai dari perekaman hingga pengurusan dokumen administrasi lainnya.

"Kita juga ada layanan online lewat Silondo Bermula," tandasnya. (JD 10/ED 02)