Wali Kota Depok, Mohammad Idris saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Gedung Sasono Mulyo, Selasa (15/12/20). (Foto : JD 04)
berita.depok.go.id-Wali Kota Depok, Mohammad Idris membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Gedung Sasono Mulyo, Selasa (15/12/20). Kegiatan rakerda tersebut digelar guna meningkatkan Indeks Ketahanan Keluarga di Depok pada tahun 2021.
"Berdasarkan riset dari Lembaga Penelitian Pemberdayaan Masyarakat (LPPM), Institut Pertanian Bogor (IPB), indeks ketahanan keluarga di Kota Depok cukup tinggi mencapai 77,46 persen. Maka kami ingin ke depan lebih meningkat lagi," tutur Mohammad Idris saat kegiatan.
Dia menjelaskan, ada sejumlah komponen yang dinilai. Yaitu komponen fisik, komponen sosial dan komponen psikologi. Untuk komponen sosial, ujar Mohammad Idris, mendapat nilai cukup tinggi, disusul komponen fisik dan psikologi.
"Komponen Fisik itu seperti rumah, lingkungan, taman dan tempat bermain. Lalu, komponen sosial itu interaksi yang baik antar masyarakat. Kemudian, komponen psikologi itu ketahanan menerima musibah dan menahan emosi seperti menerima musibah atau kabar yang simpang siur," jelasnya.
Lebih lanjut, ucapnya, untuk meningkatkan ketahanan keluarga Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sudah melakukan sejumlah inovasi. Di antaranya Sekolah Ayah Bunda, Sekolah Pranikah dan sosialisasi serta penyuluhan lainnya.
"Semoga program-program yang rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Selain juga dapat dirasakan oleh masyatakat Kota Depok," tuturnya.
Untuk diketahui, dalam Rakerda Program Bangga Kencana juga dihadiri Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat, Kusmana, Kepala Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK), Nessi Annisa Handari. Lalu, Ketua Forum Keluarga Harmonis, Elly Farida, Perwakilan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Depok dan sejumlah Stakeholder terkait. (JD09/ED02/EUD02)
