Temukan informasi terkini dengan mengikuti akun sosial media kami

Pemerintahan

Wali Kota Depok Harap Pemprov Jabar Makin Perkuat Sinergisitas Selesaikan Masalah Lingkungan

JD09 - berita depok

122
Sabtu, 9 Apr 2022, 9:51 WIB

Wali Kota Depok, Mohammad Idris memberikan sambutan pada kegiatan Safari Ramadan bersama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Masjid Al-Ihsan, Kecamatan Cipayung, Jumat (08/04/22). (Foto : JD01/Diskominfo).

berita.depok.go.id - Wali Kota Depok, Mohammad Idris berharap sinergisitas antara Pemerintah Kota (Pemkot) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) semakin diperkuat dalam menyelesaikan sejumlah permasalahan yang ada di Kota Depok. Termasuk yang ada di wilayah Cipayung.

Dikatakan Mohammad Idris, permasalahan tersebut membutuhkan kebijakan lintas wilayah dan intervensi Pemprov Jabar. Salah satunya, pada Kali Pelayangan yang melintasi Kelurahan Pondok Jaya yang berhulu di Situ Cibereum di Kabupaten Bogor. 

"Air yang ada di Situ Cibereum dilimpahkan ke kita semua (Kota Depok), sehingga menyebabkan kali meluap dan terjadi genangan. Maka, diharapkan dapat dilancarkan saluran air Kali Pelayangan sampai ke muaranya," tutur Mohammad Idris pada kegiatan Safari Ramadan di Masjid Al-Ihsan, Kecamatan Cipayung, Jumat (08/04/22) malam.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, dana hibah dari Pemprov Jabar yang direcofusing untuk membuat turap kali di sepanjang jalan Cipayung agar bisa segera terealisasi. Sebab, jika tidak segera dilakukan tindakan dapat memicu terjadinya longsor.

Selanjutnya, ujarnya, di Kecamatan Cipayung juga terdapat situ besar yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Ciliwung Cisadane (BWSCC) dan Pemprov Jabar, yaitu Situ Cipayung. Situ ini kondisinya sudah kurang baik, sehingga perlu direvitalisasi dan ditata kembali.

Mohammad Idris menambahkan, Cipayung merupakan wilayah yang kondusif, walaupun dihuni oleh multi etnis dan suku. Kerukunan umat beragama juga sangat terjaga.

"Di sini semua berpaham moderat dan tidak pernah ada perang antar agama, apalagi sentimen terhadap agama," terangnya.

"Semua masyarakatnya patuh dan mengikuti peraturan dari kementerian dan undang-undang yang berlaku di negara yang kita cintai," tutup Mohammad Idris. (JD09/ED02/EUD02)


Apa reaksi anda?
0
0
0
0
0
0
0