Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono didampingi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Depok, Asloeah Madjri memberikan pengarahan kepada 63 korkel KDS di di aula Bank Jawa Barat (BJB) Kantor Cabang (KC) Depok, Senin (06/06/22). (Foto : JD01/Diskominfo).
berita.depok.go.id - Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono (IBH) memastikan Kartu Depok Sejahtera (KDS) tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan bantuan sosial (bansos) dari pusat dan provinsi. Sebab, koordinator kelurahan (korkel) bekerja sesuai aturan untuk melakukan verifikasi dan validasi data penerima KDS.
Menurut IBH, penerima program bantuan sosial (bansos) Kartu Depok Sejahtera (KDS) merupakan warga prasejahtera yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) dan diverifikasi berdasarkan parameter kemiskinan Kota Depok. Penerima KDS tersebut diprioritaskan pada warga miskin DTKS yang belum atau tidak mendapatkan bantuan dari pusat maupun provinsi.
"Tidak ada keluarga atau teman dekat korkel atau pejabat manapun yang tidak miskin bisa mendapatkan KDS. Tapi kalau yang bersangkutan warga miskin, maka layak dapat," tutur IBH kepada berita.depok.go.id, Senin (06/06/22).
Ia menjelaskan, ke depan akan ada aplikasi bagi masyarakat untuk mengusulkan dirinya menjadi penerima KDS. Namun, belum tentu semuanya diterima, karena yang diterima hanya yang lolos parameter kemiskinan Kota Depok. (VD 02/ EVD 01/ EUD 02)
