Temukan informasi terkini dengan mengikuti akun sosial media kami

News Pendidikan Kesehatan Berbudaya Pemerintahan Pembangunan
Rembuk RW Kelurahan Jatijajar Munculkan Sejumlah Usulan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
JD09 - berita depok

552
Senin, 13 Jan 2025, 23:19 WIB

Lurah Jatijajar, Mujahidin memberikan penjelasan pada Rembuk RW Kelurahan Jatijajar di Aula Kelurahan Jatijajar, Senin (13/01/25). (Foto : Diskominfo Depok).

berita.depok.go.id - Kelurahan Jatijajar menggelar rembuk RW untuk membahas sejumlah usulan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. 

Lurah Jatijajar, Mujahidin, menjelaskan bahwa rembuk RW ini bertujuan menyelaraskan program kerja dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

 "Beberapa RW sudah menyusun rencana untuk 2026, namun ada penyesuaian yang dilakukan sesuai anggaran tahun 2025," ujarnya kepada berita.depok.go.id, usai kegiatan, Senin (13/01/25).

Ia menegaskan bahwa seluruh rencana harus selesai dan disampaikan paling lambat Kamis, (16/01) mendatang untuk mengikuti jadwal sosialisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok pada tanggal Senin, (20/01). 

Dalam pembahasan, beberapa RW menyampaikan usulan terkait pembangunan fisik, seperti rehabilitasi saluran air, pemasangan CCTV, dan pengadaan gerobak motor untuk pengangkutan sampah. 

Selain itu, program pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama. 

Beberapa RW mengusulkan kegiatan keberagaman, operasional posyandu, dan family gathering bagi pengurus RW serta kader posyandu.

 "Program wajib seperti pengolahan sampah dan pembangunan rumah maggot tetap dijalankan, namun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah," jelasnya.

"Untuk RW yang sudah memiliki rumah magot, anggaran dialihkan ke kebutuhan lain, seperti pengadaan alat kebersihan atau peralatan posyandu," tambah Mujahidin.

Total anggaran yang dikelola Kelurahan Jatijajar mencapai Rp4,2 miliar, dengan perhitungan Rp 300 juta untuk setiap RW. 

Anggaran ini di luar insentif untuk RT/RW maupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Mujahidin berharap musyawarah ini dapat menghasilkan rencana yang matang dan relevan untuk direalisasikan pada tahun 2025.

 "Sebagian besar RW sudah memahami mekanisme ini. Semoga seluruh rencana dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tutupnya.(JD 09/ ED 01). 


Apa reaksi anda?
0
0
0
0
0
0
1