berita.depok.go.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Pradi Supriatna, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat dalam mendukung program strategis nasional, terutama yang berdampak langsung terhadap masyarakat kecil dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Hal tersebut disampaikan Bang Pradi, sapaan akrabnya, saat kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Jalan H. Mustofa Raya, RT 04/RW 04, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Kamis (16/10/25). Kegiatan tersebut dihadiri ratusan warga yang antusias menyampaikan aspirasi dan masukan.
Menurutnya, sejumlah program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat perlu dikawal bersama, karena memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk berkembang dan memperoleh pendidikan yang layak.
“Program seperti MBG dan Sekolah Rakyat adalah peluang emas bagi anak-anak kita. Pemerintah di semua level harus berkolaborasi agar pelaksanaannya tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, dirinya juga menyoroti pentingnya keberadaan Koperasi Merah Putih sebagai wadah penguatan ekonomi rakyat. Ia menilai, koperasi dapat menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat semangat persatuan.
“Koperasi Merah Putih perlu terus diperhatikan. Melalui koperasi, kita bisa membangun ekonomi yang inklusif dan berbasis kebersamaan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bang Pradi menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong pemerintah daerah agar memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM, baik dalam hal perizinan, permodalan, maupun akses perbankan dengan bunga rendah.
“UMKM harus terus diberdayakan. Kalau bisa, pelaku usaha kecil mendapat akses pinjaman dengan bunga nol persen agar mereka bisa tumbuh dan mandiri,” tegasnya.
Bang Pradi juga meminta dukungan dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok untuk mengawal secara cermat realisasi APBD agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan optimal.
Ia menambahkan, penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat RT dan RW juga penting dilakukan agar berbagai program pembangunan benar-benar tepat sasaran.
“Kita ingin program Wali Kota soal Rp300 juta per RW bukan hanya terserap, tapi juga berkualitas dan memberi manfaat langsung bagi warga,” tandasnya. (JD 08/ED 02)
