berita.depok.go.id - berita.depok.go.id - Awal tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) sedang menyusun perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di tahun 2024.
Menurut Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono dalam menyusun perencanaan pembangunan tersebut hendaknya mengacu pada visi dan janji kampanye kepala daerah. Dimana, ketiga unsur ini tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
"Yang perlu jadi catatan dalam perencanaan tahun depan terkait visi Idris - Imam yang dituangkan dalam RPJMD sebagai pegangan kita, jangan sampai buat perencanaan tidak sesuai visi yang telah disepakati," kata Bang Imam saat sambutan pada Forum Renja Bappeda Kota Depok, di Aula Sapa Saba Lantai 3 Gedung Dibaleka, Balai Kota Depok, Kamis (02/03/23).
Bang Imam mengatakan, visi Kota Depok adalah kota yang maju, berbudaya, dan sejahtera. Visi ini dirumuskan dalam 10 janji kampanye dan Kartu Depok Sejahtera.
Dalam 10 janji kampanye itu, Bang Imam menekankan pemenuhan posyandu/posbindu di setiap RW dan sekolah/madrasah negeri per kecamatan. Serta pengembangan kategori penerima manfaat Kartu Depok Sejahtera.
"Anak Depok harus minimal lulusan SMA pada 2045, kewajiban menyekolahkan anak itu penting bukan hanya anak tidak mampu tapi juga berprestasi," kata Bang Imam.
Lanjut Bang Imam, permasalahan di Depok masih berkutat di sekitar banjir, sampah, dan kemacetan. Menurutnya, untuk mendorong pemecahan persoalan tersebut perlu adanya gotong royong atau kolaborasi dari seluruh stakeholder pemerintahan.
"Kerja sama legislatif dan eksekutif tidak bisa terpisahkan. Alhamdulillah sudah mengukir banyak prestasi. Mari terus ditingkatkan agar tahun politik di 2024 bisa terus bertanda tangan menciptakan suasana yang kondusif," tuturnya.
"Kami ikut sertakan pentahelix, pembiayaan dari non APBD kita cari untuk bantu pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat di luar APBD, dan berjuang mencari sumber dana ke Provinsi Jabar, DKI Jakarta, dan pemerintah pusat," tandasnya. (JD 05/ED02/EUD03)
