berita.depok.go.id - berita.depok.go.id - Penyelenggaraan satu data Kota Depok diapresiasi Ketua Program Studi Doktor (S3) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mansyur Achmad.
Menurutnya, setelah Peraturan Presiden keluar, Kota Depok segera membuat Peraturan Wali Kota dan mengimplementasikan dari aturan dan kebijakan tersebut.
“Saya mengapresiasi penyelenggaraan Satu Data Kota Depok yang langsung ditindaklanjuti melalui Peraturan Wali Kota. Secara regulasi, ini sudah bagus dan mendorong seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk segera melakukan pengumpulan data,” ujarnya saat menjadi narasumber pada kegiatan Forum satu Data Kota Depok Tahun 2023 melalui zoom di Wisma Hijau, Rabu (11/10/23).
Sebelumnya, ujar dia, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Bahwa dalam menghasilkan data yang berkualitas harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
“Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok. Satu data menjadi kewajiban untuk bagaimana program-program yang dijalankan bisa benar-benar tepat sasaran,” ungkapnya.
“Saya rasa Kota Depok cukup serius untuk melakukan perhimpunan data dari masing-masing PD sampai akhirnya bisa dijadikan referensi untuk pengambilan kebijakan. Jika Kota Depok konsisten, maka bisa bawa nama Jawa Barat, sejajar di Tingkat Nasional,” terangnya.
Forum Satu data Kota Depok, lanjutnya, adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar instansi perangkat daerah, instansi vertikal serta instansi lain yang terkait, guna mendukung penyelenggaraan satu data Indonesia. Forum ini juga sebagai pengelola satu data di Kota Depok.
“Menurut saya komitmen, kerja keras, dan kerja cerdas dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan, sehingga ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu dapat dipertanggungjawabkan. Serta mudah diakses, dibagi, dan dipakai antarinstansi pusat dan daerah," jelasnya.
Dengan terwujudnya penyelenggaraan Satu Data Indonesia, diharapkan akan menghasilkan data dan informasi yang berkualitas.
"Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan akan tepat, sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kota Depok,” tutupnya. (JD 08/ED 02)
