Gapura Kota Depok di Jalan Margonda Raya. (Foto : Diskominfo)
depok.go.id – Wacana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jalan Margonda Raya pada tahun 2020 mendapat banyak tanggapan dari berbagai pihak. Kali ini, anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Ade Firmansyah turut memperkuat pernyataan Wali Kota Depok, Mohammad Idris yang menilai penerapan ERP harus mendapat kajian lebih serius.
Ade mengatakan, penerapan jalan berbayar ini harus melalui kajian yang komprehensif dan terintegrasi terhadap dampak sosialnya. Pasalnya, akses jalan yang dilalui masyarakat harus terpenuhi karena di Jalan Margonda Raya banyak jalan lingkungan yang dilalui masyarakat.
“Masih banyak yang harus dibenahi, Jalan Margonda Raya termasuk akses jalan utama bagi masyarakat karena masih banyak masyarakat yang tinggal di sekitar jalan tersebut,” katanya kepada depok.go.id, Jumat (22/11/2019).
Ade menambahkan, Jalan Margonda Raya juga merupakan alternatif jalan menuju Jakarta dan Bekasi. Dengan begitu, perlu dilakukan perluasan jalan agar tidak menimbulkan dampak kemacetan yang lebih tinggi.
Sebelumnya, saat wawancara dengan CNN Indonesia di Studio CNN Indonesia, Jakarta, Kamis (21/11) kemarin, Wali Kota Depok, Mohammad Idris menjelaskan, penerapan ERP tersebut perlu mendapatkan kajian lebih lanjut, karena penerapan jalan berbayar ini harus dibarengi dengan pembenahan transportasi publik dan infrastruktur jalan terlebih dahulu.
“Dalam menerapkan kebijakan, kita selalu komunikasi dengan pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan. Termasuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Bahkan, waktu itu kita sudah bertemu langsung berbicara tentang rencana transportasi di Jabodetabekjur dan tidak ada bahasan soal ERP, sehingga saat ini muncul berita tentang ERP di tahun 2020 tentunya kami belum siap,” tandasnya.
Penulis : Indri Purnama
Editor : Retno Yulianti
Diskominfo
