berita.depok.go.id - berita.depok.go.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat terkait penanganan kemacetan dampak exit Tol Sawangan Jalan Tol Depok-Antasari (Desari). Komunikasi sudah terjalin sejak 2020 hingga kini menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dadang Wihana menjelaskan, Jalan Raya Sawangan berstatus jalan nasional sehingga kewenangannya berada di pemerintah pusat. Namun Pemkot Depok berkomitmen dengan pemerintah pusat untuk melakukan penanganan kemacetan secara bersama-sama.
"Sudah ada komitmen dengan pemerintah pusat yang tertuang dalam Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Exit Tol Sawanga, bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)," jelasnya kepada berita.depok.go.id, di Balaikota Depok, Senin (07/11/22).
Menurut Dadang, dalam komitmen Andalalin telah disepakati pemerintah pusat akan melakukan pelebaran Jalan Raya Sawangan dari Simpang Kodim (Perempatan Mampang) sampai Simpang Parung Bingung.
"Pelebaran ruas jalan dengan row 20-22 meter dan pembuatan putaran di Jalan Raya Sawangan," ujarnya.
Dikatakan Dadang, tahun ini seharusnya sudah dilakukan pembebasan lahan. Namun, imbuhnya, mungkin pusat memiliki kendala untuk orientasi prioritas pembangunan infrastruktur dan lain-lain.
"Kami masih memahami itu, mudah-mudahan komitmen Andalalin yang sudah ditanda tangani dapat segera terealisasi," tandasnya. (JD 05/ED 02/EUD02)
