berita.depok.go.id - Kegiatan pemberdayaan masyarakat menjadi usulan yang mendominasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Pangkalan Jati Baru untuk realisasi anggaran 2026.
Usulan tersebut tentunya sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat di wilayah tersebut.
"Untuk tahun 2026 kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat menjadi pilihan yang cukup banyak dipilih," kata Lurah Pangkalan Jati Baru, Ayu Dwi Pratiwi kepada berita.depok.go.id, Rabu (05/02/24).
Dirinya menjelaskan, kegiatan pemberdayaan yang dimaksud meliputi berbagai kegiatan inisiatif, seperti program kepemudaan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif generasi muda dalam pembangunan masyarakat.
Selain itu, terdapat pelatihan terkait pengelolaan sampah yang dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam mengelola limbah secara efektif, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
Kemudian, operasional posyandu guna memastikan layanan kesehatan ibu dan anak berjalan optimal. Serta mendukung upaya pencegahan stunting dan peningkatan gizi masyarakat serta Wisata Keberagaman.
"Tetapi tetap ada pembangunan fisik seperti pembuatan drainase dan juga perbaikan jalan di beberapa RW," katanya.
Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pangkalan Jati Baru, Kiki Marulloh menyambut baik adanya program pembangunan berbasis RW.
Dengan begitu, warga yang tinggal di perumahan juga berkesempatan mendapatkan anggaran untuk melakukan pembangunan.
"Menurut saya, anggaran berbasis RW ini memastikan distribusi anggaran yang merata di kepada seluruh warga, sehingga setiap RW memperoleh dana yang dibutuhkan. Terlebih bagi kawasan perumahan yang sebelumnya sering tidak mendapatkan bagian anggaran," katanya.
Dengan adanya alokasi dana ini, mereka dapat menentukan dan memenuhi kebutuhan spesifik yang dibutuhkan. Seperti pengadaan gerobak sampah, pelatihan tanggap bencana, program kepemudaan, serta operasional posyandu," tambahnya.
"Pendekatan ini memungkinkan seluruh warga, baik yang tinggal di pemukiman maupun perumahan, untuk merasakan manfaat pembangunan secara adil. Usulan-usulan mereka kini dapat terakomodasi dengan lebih serius dan efektif," tutupnya. (JD10/ED02)
