berita.depok.go.id - Wali Kota Depok Mohammad Idris membuka langsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sawangan tahun 2025 di Aula Kantor Kecamatan Sawangan, Kamis, (01/02/24).
Pada momen tersebut, dirinya menyatakan diselenggarakannya Musrembang merupakan bukti komitmen pemerintah bahwa program tahunan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
"Musrenbang sebagai bukti komitmen pemerintah dalam hal perencanaan pembangunan dengan pendekatan bottom up dan tentunya tidak lepas juga dengan pendekatan top down karena ada pesan maupun ketentuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi," ucapnya ketika membuka Musrenbang Kecamatan Sawangan Tahun 2025.
Dirinya mengatakan Musrenang tidak bisa terlepas dari para peserta baik itu para lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat di Kecamatan Sawangan.
"Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada para Lurah dan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama yang se-Kecamatan Sawangan yang telah memberikan masukan aspirasinya untuk merencanakan kegiatan dengan pagu anggaran Rp2,5 miliar yang telah disahkan," ungkapnya.
Dirinya meyakini setiap usulan tersebut adalah program bottom up murni dengan fokus menerapkan menu wajib dan menu pilihan sebagaimana yang telah ditetapkan bersama.
"Maka hari ini bisa diselaraskan dengan kecamatan usulan dari setiap kelurahan, tinggal kita menunggu bagaimana evaluasi anggaran 2023 dan tahun 2024 dalam realisasi di kecamatan misalnya jangan sampai di kecamatan begitu banyak mengusulkan untuk anggaran, ketika dikasih anggaran tersebut tidak di realisasi," jelasnya.
"Seperti diketahui tahun lalu itu kurang lebih di Kecamatan Sawangan anggaran Rp41 miliar tapi realisasinya baru 95 persen ini akan kita evaluasi kemampuan Lurah dan pokmas bagaimana kualitasnya, evaluasi anggarannya dan hasil auditnya dari Inspektorat," tambahnya.
Kendati begitu, dirinya mengingatkan, para peserta Musrembang untuk tetap memberikan usulannya sebab usulan tersebut bisa di akomodir pada Forum Perangkat Daerah.
"Warga sekalian untuk menentukan anggaran Kecamatan mungkin nanti ada juga kegiatan-kegiatan yang memang diusulkan oleh masyarakat yang tidak bisa di cover Kecamatan dan itu bisa diusulkan Forum PD atau dinas," ungkapnya.
"Karena setiap PD punya kegiatan top down atau aspiratif warga yang bisa dimasukkan diusulkan untuk kita bahas di tingkat perangkat daerah terkait misalnya untuk jembatan jalan itu bisa melalui PUPR dan sebagainya," tutupnya. (JD 03/ED 01).
