berita.depok.go.id - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok mencatat berbagai capaian signifikan dalam tiga tahun terakhir. 

Kepala Diskominfo Depok, Manto yang menjadi pembina Apel Pagi pada Jumat, (28/02/25), menyampaikan perkembangan tersebut.

Dalam amanatnya, Manto mengungkapkan bahwa dirinya telah bertugas di Diskominfo selama lebih dari tiga tahun. Ia pun ingin menyampaikan hasil kerja tim Diskominfo dalam kurun waktu tersebut.

"Saya ingin menyampaikan kinerja teman-teman di Diskominfo selama tiga tahun terakhir. Kebetulan saya pun sudah ditugaskan di Diskominfo sekitar tiga tahun empat bulan," ujar Manto.

Kemajuan Indeks SPBE dan Keamanan Informasi

Salah satu indikator utama yang menjadi perhatian adalah kematangan kapabilitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada tahun 2022, nilai kematangan kapabilitas SPBE tercatat sebesar 3,19, angka ini terus meningkat menjadi 3,55  pada 2023,  dan mencapai 4,05 pada 2024.

Peningkatan ini turut berkontribusi terhadap naiknya indeks SPBE Kota Depok. Pada 2021, indeks SPBE berada di angka 2,99. Kemudian meningkat menjadi 3,42 pada 2022, naik lagi menjadi 3,79 pada 2023, hingga akhirnya mencapai 4,32 pada 2024. Dengan capaian ini, Kota Depok berhasil masuk dalam 10 besar nasional serta menduduki peringkat keempat di Jawa Barat.

Selain itu, Diskominfo juga mencatat kemajuan dalam indeks keamanan informasi. Nilainya meningkat dari 2,4 pada 2022 menjadi 2,8 pada 2024. Meskipun angka ini masih tergolong kecil, Depok telah berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 27001 selama tiga tahun berturut-turut.

"Kami terus berupaya meningkatkan keamanan informasi di lingkungan pemerintahan. Dengan sertifikasi ISO 27001, sistem keamanan data kita telah diakui secara internasional," kata Manto.

Keterbukaan Informasi Publik dan Digitalisasi Layanan

Dalam bidang keterbukaan informasi publik, Kota Depok berhasil mempertahankan status sebagai badan publik yang informatif selama tiga tahun terakhir. Ini menandakan bahwa keterbukaan informasi di lingkungan Pemkot Depok semakin baik.

Sementara itu, dalam hal digitalisasi layanan, Diskominfo telah mengembangkan 36 layanan informatika yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik. Salah satu layanannya adalah sistem konsultasi dan rekomendasi teknis SPBE.

"Kami juga telah menerapkan e-Office di seluruh perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan sejak 2023 hingga 2024. Kini, hampir semua surat-menyurat dilakukan secara digital," jelasnya.

Untuk mendukung akses internet di Kota Depok, Diskominfo telah menyediakan layanan internet publik di 170 titik, termasuk di alun-alun dan taman bermain. Selain itu, program RW-Net yang semula tersedia di 1.154 titik pada 2024, kini dikurangi menjadi 934 titik pada 2025, menyesuaikan dengan jumlah RW yang ada.

"Kami memahami ada keluhan dari beberapa RW yang sebelumnya memiliki dua titik akses internet. Namun, kami harus menyesuaikan dengan anggaran dan jumlah RW yang ada," tambahnya.

Peningkatan Kualitas Data dan Keamanan Sistem

Di bidang statistik, Diskominfo berkolaborasi dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Data ini digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pelayanan publik di Kota Depok.

Selain itu, untuk meningkatkan keamanan sistem, Diskominfo rutin melakukan penetration testing (pentest) pada aplikasi layanan publik. Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi dan mengatasi potensi serangan siber terhadap sistem pemerintahan.

"Kami melakukan evaluasi berkala terhadap aplikasi yang digunakan oleh perangkat daerah. Jika ditemukan celah keamanan, kami segera melakukan perbaikan agar sistem tetap aman," ujarnya.

Tanda Tangan Elektronik dan Layanan Darurat 112

Dalam rangka meningkatkan efisiensi administrasi, Diskominfo juga mendorong penggunaan tanda tangan elektronik di lingkungan pemerintahan. Hingga akhir 2024, sebanyak 1.490 pejabat di Kota Depok telah memiliki sertifikat tanda tangan elektronik dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bahkan, dokter spesialis di RSUD Depok kini diwajibkan menggunakan tanda tangan elektronik sebagai syarat dalam pelayanan BPJS.

"Kami terus melakukan pendampingan bagi para pejabat dan tenaga kesehatan dalam penerapan tanda tangan elektronik. Ini merupakan bagian dari upaya digitalisasi yang lebih luas," ungkap Manto.

Selain itu, Diskominfo juga mengelola layanan panggilan darurat 112 serta mengoptimalkan kanal komunikasi publik melalui media sosial dan portal berita resmi Pemkot Depok.

Sinergi dengan Perangkat Daerah

Di akhir penyampaiannya, Manto mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang telah mendukung kinerja Diskominfo. Ia berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan agar layanan informasi bagi masyarakat Kota Depok semakin optimal.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Semua capaian ini adalah hasil kolaborasi dengan perangkat daerah lainnya. Semoga kerja sama ini terus berjalan demi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat," pungkasnya.(MGG ROSI/JD09/ ED 01).