berita.depok.go.id - berita.depok.go.id - Kecamatan Beji menjadi salah satu dari lima Perangkat Daerah (PD) Kota Depok dengan serapan anggaran tertinggi berdasarkan data Sistem Informasi Evaluasi dan Pelaporan (SIEP) per 8 Desember pukul 13.00 WIB.
Terdapat beberapa upaya yang dilakukan Kecamatan Beji, salah satunya mengadakan rapat evaluasi setiap triwulan.
"Jadi per triwulan kami mengadakan rapat evaluasi dengan lurah selaku kuasa penggunaan anggaran atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkait dengan anggaran kas yang harus direalisasikan. Seluruh lurah di Kecamatan Beji harus melaporkan kegiatan yang akan dan telah berlangsung agar terkontrol, disesuaikan juga dengan kas yang ada," ujar Camat Beji Hendar Fradesa di Balai Kota Depok, Senin (18/12/23).
Upaya lainnya yang dilakukan adalah ketepatan saat perencanaan anggaran. Anggaran harus keluar sesuai dengan jadwal atau pelaksanaan kegiatan.
"Disiplin dalam pengeluaran anggaran itu perlu, sesuai rencana. Jangan sampai anggaran yang mestinya di awal tahun digeser di akhir tahun," ucapnya.
Hendar, panggilan akrab Camat Beji, juga menjelaskan, pihaknya sejak awal tahun 2023 telah menggunakan e-payment untuk pengajuan dan pencairan anggaran. Ini menjadi salah satu upaya efisiensi dan dinilai efektif, dan pengeluaran juga terkontrol.
"Beji mungkin satu-satunya kecamatan yang sejak awal 2023 menggunakan e-payment. Di mana pun saya berada bisa melakukan pencairan menggunakan smartphone. Jadi efektif dan efisien," terangnya.
"Masih ada beberapa minggu menuju akhir tahun dan kami masih bergelut dengan urusan hibah, terutama dari Anggaran Biaya Tambah (ABT)," ungkapnya.
"Hibah ini yang harus kami kejar realisasinya, meski begitu kami optimistis bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Target kami 96 persen anggaran terserap sampai akhir tahun ini," katanya.
Adapun, lima PD dengan realisasi keuangan tertinggi berdasarkan data SIEP per 8 Desember pukul 13.00 WIB di antaranya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar 96,17 persen, Dinas Tenaga Kerja 91,19 persen, Kecamatan Beji 91,03 persen, Inspektorat Daerah 89,86 persen dan Sekretariat Daerah 89,58 persen. (JD 08/ED 02)
