berita.depok.go.id - Wali Kota Depok Supian Suri menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kota berjuluk Seribu Maulid ini. 

Hal tersebut disampaikannya dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok tahun 2025 perencanaan tahun 2026, yang digelar di Balatkop, Kecamatan Sukmajaya, Kamis (06/03/25). 

Dalam sambutannya, Supian Suri menyampaikan beberapa pesan penting yang menjadi fokus pembangunan sektor UMKM ke depan.

Dirinya menekankan bahwa program DKUM harus bebas dari agenda politik dan tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Kegiatan program di DKUM tidak ada agenda politik. Silakan para pelaku UMKM berafiliasi dengan partai mana pun, tidak perlu khawatir. DKUM tetap akan memberikan perhatian kepada semua,” tegasnya. 

Ia juga meminta agar DKUM fokus mendorong UMKM naik kelas, meningkatkan kesejahteraan warga, dan tidak mencampurkan program ekonomi dengan kepentingan politik.

Wali Kota Depok menginstruksikan kepada DKUM untuk melakukan pendataan ulang jumlah UMKM di Kota Depok, lengkap dengan klasifikasi jenis usaha, jumlah yang sudah mengikuti pelatihan, serta perkembangan perizinan.

“Saya minta didata kembali jumlah UMKM kita, diklasifikasi berdasarkan jenisnya. Saya juga ingin tahu berapa yang sudah ikut pelatihan dan progresnya sampai di mana,” ujarnya.

Supian Suri menekankan pentingnya koordinasi antara DKUM dengan dinas lain serta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam setiap penyelenggaraan event. 

Ia ingin memastikan UMKM mendapatkan kesempatan yang merata untuk berpartisipasi dalam acara-acara yang digelar pemerintah.

“Saya tidak mau ada UMKM yang sering ikut, sementara yang lain tidak pernah diajak. Semua harus mendapat kesempatan yang sama,” katanya.

Supian Suri meminta DKUM bersama Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) untuk mengusulkan lokasi yang dapat dijadikan sebagai pusat UMKM. 

Ia tidak ingin UMKM hanya bergantung pada event pameran sesekali, tetapi memiliki lokasi tetap untuk berjualan.

“Misalnya di depan Kantor Kecamatan Sukmajaya, ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk UMKM berjualan. Kita bisa jadikan pusat UMKM, tapi sifatnya tidak permanen, agar semua pelaku usaha bisa mendapat kesempatan,” jelasnya.

Selain itu Supian Suri meminta DKUM menjalin kerja sama dengan perbankan dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Depok untuk memberikan akses permodalan yang lebih mudah bagi UMKM.

“Jangan sampai modal UMKM dari pinjol. Kita harus bantu mereka mendapatkan akses modal dari sumber yang lebih aman, seperti Bank Jabar atau BAZNAS,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa bantuan modal menjadi kunci penting bagi perkembangan UMKM. 

Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa pelaku usaha kecil mendapatkan dukungan finansial yang cukup.

Mengakhiri sambutannya, Supian Suri berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk membangun ekosistem UMKM yang lebih baik di Kota Depok.

“Saya ingin keberadaan saya sebagai Wali Kota bisa memberikan manfaat nyata bagi UMKM Kota Depok. Kita tunjukkan bahwa UMKM di Depok memiliki kualitas yang keren, sehingga bisa menjadi daya tarik bagi orang dari luar daerah,” pungkasnya. (JD 09/ ED 01).