berita.depok.go.id - berita.depok.go.id - Kolaborasi dan sinergi dalam hal menata transportasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal tersebut ditandai dengan pemberian Wahana Tata Nugraha (WTN) yang merupakan penghargaan tertinggi di sektor transportasi. 

Depok berhasil meraih penghargaan WTN untuk kategori Kota Raya, bersama dengan lima kota lainnya. Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi menyerahkan langsung penghargaan ini yang diterima langsung oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris pada acara Hub Space 2024 di Ballroom JIExpo Kemayoran, Convention Center & Theatre Area, Jakarta, Sabtu (07/09)

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Depok, Zamrowi, menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan karena penilaian terhadap berbagai aspek transportasi di kota Depok. Seperti kondisi jalan kota, jalan provinsi, hingga jalan nasional yang membentuk jaringan transportasi yang terintegrasi.

"Penilaian WTN itu ada spot nya, ada titik penilaiannya. Jadi, kami mengajukan penilaian mulai dari Jalan M. Yasin masuk ke Margonda segmen 3, itu adalah jalan kota. Kemudian, belok sedikit ke Jalan Juanda dan masuk lagi ke Margonda segmen 2, itu jalan nasional. Belok kanan ke Jalan Arif Rahman Hakim, lalu ke Jalan Nusantara, itu juga jalan nasional. Belok kiri ke Jalan Dewi Sartika, yang merupakan jalan provinsi, dan kembali lagi ke Margonda. Semua ini membentuk sebuah jaringan," jelas Zamrowi, kepada berita.depok.go.id, Kamis (12/09/24). 

Ia menambahkan bahwa penilaian ini meliputi banyak variabel, seperti transportasi dan lalu lintas yang ada di jalan, rambu-rambu, trotoar, penerangan jalan umum (PJU), marka jalan, jalur sepeda, lampu lalu lintas, dan keberadaan Transit Oriented Development (TOD). Ditambah dengan ketersediaan angkutan umum masal seperti commuter line, LRT, BISKITA Trans Depok dan Microtrans Depok (angkot AC). Depok memiliki kelengkapan infrastruktur ini, termasuk kamera CCTV dan pengendalian lalu lintas melalui Area Traffic Control System (ATCS). 

Zamrowi menjelaskan bahwa Depok mengusung tema "Kolaborasi dan Sinergitas Menuju Transportasi yang Maju" dalam upaya mendapatkan penghargaan WTN ini. Kolaborasi tersebut melibatkan banyak pihak, termasuk Dinas PUPR dan Dishub, Dinas Kesehatan dalam menangani kecelakaan, Diskominfo dengan layanan Hotline 112, dan Polres Metro Depok dalam menangani kecelakaan serta kelancaran arus lalu lintas.

Selain itu, ada juga kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dalam pembangunan underpass di Jalan Dewi Sartika dan dengan BPTJ Kementerian Perhubungan untuk pembangunan jalur sepeda.

"Yang lebih hebat lagi, di jalan nasional di Depok, seperti di segmen 2, itu jalan nasional, tapi trotoarnya dibangun oleh Bu Citra, Kepala Dinas PUPR. Meskipun menggunakan dana dari Kota Depok, prosesnya tetap harus melalui izin dan persetujuan dari Kementerian," kata Zamrowi.

"Kolaborasi ini sangat luas, melibatkan Provinsi, Pemerintah Kota Depok, BPTJ, dan lain-lain, termasuk pelebaran simpang-simpang jalan," lanjutnya. 

Selain itu, angkutan BISKITA Trans Depok juga dibantu oleh BPTJ, namun Pemkot Depok tetap harus mempersiapkan rute, membersihkan jalur dan memastikan bahwa rute tersebut bebas dari gangguan angkot.

Zamrowi menyadari bahwa masih ada komentar di media sosial mengenai kemacetan di Depok, namun ia menegaskan bahwa setiap kota besar pasti memiliki masalah yang sama. 

"Yang penting adalah kita menciptakan sistem yang on track, yang suatu hari nanti bisa mengatasi kemacetan," ujarnya. 

Ia menambahkan bahwa mengurangi kemacetan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih sering menggunakan transportasi umum seperti bus, kereta sepeda dan berjalan kaki. 

Zamrowi menjelaskan bahwa proses penilaian WTN berlangsung selama dua tahun, dimulai dengan pengajuan data oleh Pemkot Depok.

"Pada tahun pertama, kami mengajukan data, lalu mereka melakukan verifikasi data lapangan. Pada tahun kedua, jika lolos, kami melakukan presentasi," jelasnya.

Presentasi ini hanya untuk Kota Raya atau kota metropolitan. Ada enam kota yang ikut serta Semarang, Surabaya, Depok, Pekanbaru, Palembang, dan Bandung. 

Semua kota mendapatkan sertifikat WTN, tetapi hanya lima yang berhasil meraih piala, dengan Bandung hanya mendapatkan sertifikat.

"Alhamdulillah, Depok mendapatkan piala. Menurut kami, ini adalah pengakuan bahwa upaya yang telah kami lakukan dan sistem yang telah kami bangun dihargai," tambahnya.

"Dewan juri dalam penghargaan ini terdiri dari akademisi dan profesor dari ITB, LSM, serta perwakilan Korlantas dari Mabes Polri," sambungnya. 

Kedepan, Pemkot Depok juga berencana melanjutkan kolaborasi ini dengan membangun trotoar di titik-titik lain yang belum tersedia, seperti di Jalan Juanda, Jalan Arif Rahman Hakim, dan Jalan Nusantara.

"Kami sudah berdiskusi terus untuk memutuskan trotoar mana lagi yang akan dibangun. Data-data pembangunan tersebut akan disampaikan kepada Kementerian dan Dinas PUPR dengan bukti before-after," tutup Zamrowi. (JD 03/ ED 01)