berita.depok.go.id - Pembangunan KMP Grogol yang ditinjau langsung oleh Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, bersama jajaran Kodim 0508/Depok, merupakan bagian dari program nasional pembangunan 80 ribu titik Koperasi Merah Putih yang dicanangkan Presiden RI. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok, Mohamad Thamrin, menjelaskan alasan dipilihnya Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, sebagai lokasi Koperasi Merah Putih (KMP) percontohan di Kota Depok.
Menurut Thamrin, dari 63 Koperasi Merah Putih yang telah terbentuk di Kota Depok, KMP Grogol terpilih karena memenuhi syarat strategis, terutama terkait ketersediaan lahan.
“Alhamdulillah, dari 63 Koperasi Merah Putih, terpilih KMP Grogol. Lahan di samping kantor kelurahan ini merupakan milik Pemerintah Kota Depok dan sudah disetujui oleh Pak Wali Kota untuk percepatan pembangunan gerai dan gudang KMP Grogol,” ujar Thamrin kepada berita.depok.go.id, Jumat (07/11/25).
Ia menyampaikan, penetapan lokasi merupakan hasil koordinasi antara Kodim 0508/Depok, Kementerian Koperasi dan UKM, serta DKUM Kota Depok. Lahan tersebut memenuhi standar nasional, yaitu minimal 1.000 meter persegi.
“Dari total 1.000 meter tersebut, sekitar 600 meter digunakan untuk bangunan utama dan 400 meter untuk area parkir. Harapannya model ini dapat menjadi acuan bagi koperasi lain sesuai standar yang diharapkan Presiden,” jelasnya.
Thamrin menambahkan, KMP Grogol nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas layanan ekonomi bagi masyarakat.
“Dalam satu bangunan akan ada gerai sembako, klinik, agen perbankan, dan area pergudangan. Gudang ini diharapkan menjadi tempat penampungan hasil panen petani sehingga kebutuhan beras untuk program Mitigasi Bencana Gotong Royong (MBG) dapat dipenuhi dari koperasi sendiri,” terangnya.
Dengan mekanisme tersebut, perputaran ekonomi dapat terjadi di tingkat lokal dan memberi nilai tambah bagi warga.
“Selama ini beras kita ambil dari Jakarta atau Bogor, sehingga Depok tidak mendapat nilai ekonomi. Dengan KMP, hasil panen petani masuk ke gudang koperasi, dikelola warga, dan tenaga kerja yang diserap pun masyarakat setempat,” jelasnya.
Untuk pembangunan fisik, Thamrin menyebut prosesnya dilakukan oleh PT Agrinas, perusahaan yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
“Pembangunan ini ditangani sepenuhnya oleh pusat melalui PT Agrinas yang berada di bawah Danantara. Kami di daerah menyiapkan lahan. Seluruh pembangunan di-handle pusat,” katanya.
Lebih lanjut, DKUM tengah memetakan kemungkinan pengembangan koperasi serupa di kecamatan lain. Namun, tantangan terbesar berada pada ketersediaan lahan di wilayah perkotaan.
“Idealnya satu kecamatan satu koperasi. Namun, di Depok lahan cukup terbatas dan mahal. Karena itu, kami akan berkoordinasi dengan BKD terkait aset, untuk memanfaatkan lahan atau bangunan pemerintah yang tidak terpakai, seperti eks kantor kelurahan atau puskesmas,” tandasnya. (JD 10/ED 02)
