berita.depok.go.id - berita.depok.go.id - Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, pada tahun ini Kota Depok tengah mengikuti penilaian Kota Sehat untuk membidik kembali predikat Swasti Saba Wistara. Namun guna meraih prestasi itu perlu sinergitas dan kolaborasi yang kuat antar lintas sektor.
Hal ini diungkapkan Wali Kota Depok, Mohammad Idris saat membuka dan menghadiri Rapat Kerja (Raker) dan Jambore Kota Sehat Kota Depok Tahun 2023 yang diadakan Forum Kota Sehat (FKS) di JSI Resort Megamendung, Kabupaten Bogor, Selasa (31/10/23).
Kiai Idris, sapaan akrab Wali Kota Depok, Mohammad Idris berharap, melalui raker ini mampu menghasilkan output untuk menyusun bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2025 yang berfokus pada menu penyelenggaraan kelurahan dan kecamatan sehat.
“Saya tekankan pentingnya sinergi dan tupoksi tim pembina dan dukungan lurah, camat dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka mewujudkan Depok menuju Swasti Saba Wistara 2023," ucapnya.
Kiai Idris mengungkapkan, pada 2019 lalu Kota Depok telah menerima penghargaan Swasti Saba Wistara.
Namun pada tahun ini banyak perubahan kriteria yang memang sudah ditentukan dalam peraturan perundangan yang tertuang dalam sembilan tatanan untuk Kota Sehat.
“Alhamdulillah dari sisi data yang kita berikan dan hasil verifikasi provinsi InsyaAllah Depok bisa mendapat Wistara, tetapi ini sedang diverifikasi sekaligus konfirmasi oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.
Dikatakannya, rata-rata dalam indikator capaian setiap tatanan minimal 91 persen untuk mendapatkan Swasti Saba Wistara, sedangkan Open Defecation Free (ODF) harus 100 persen. Kota Depok pun sudah mencapai persyaratan tersebut di setiap tatanannya.
Pada tatanan pertama (Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri) hasil skor 96,43 persen. Di antara indikator pokoknya, prevalensi stunting mengalami tren menurun 3,46 persen karena adanya kolaborasi Pentahelix dan lembaga zakat.
"Indikator lainnya yaitu persentase perokok usia 10 – 18 tahun 0,41 persen dari target 8,9 persen untuk 2023, hal ini tidak lepas dari monitoring dan pengawas implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dilakukan kontinu dan libatkan lintas sektor,” paparnya.
Selanjutnya tatanan kedua yaitu tatanan Permukiman dan Fasilitas Umum, dengan skor 100 persen. Akses air limbah domestik dan pengolahan sampah di Depok menampilkan tren meningkat di atas 90 persen, di atas target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan capaian aman.
“Tatanan ketiga (Tatanan Satuan Pendidikan) 100 persen, tatanan keempat (Tatanan Pasar) 93,3 persen hal ini diperoleh dari adanya regulasi penerapan pasar sehat, KTR, dan penanganan PKL,” sambung Kiai Idris.
Kemudian, pada tatanan kelima yaitu tatanan tempat pariwisata sudah mencapai 96,15 persen. Menurutnya, daya tarik wisata dinyatakan laik sehat, dimana memenuhi persyaratan kesehatan.
"Kita punya implementasi KTR dan fasilitas kesehatan atau kerja sama dgn Fasilitas Pelayanan Kesehatan,” ujarnya.
Lanjut Kiai Idris, untuk tatanan keenam yaitu tatanan tansportasi dan tertib lalu lintas telah 100 persen, dilihat dari fatalitas kecelakaan mengalami tren penurunan pada dua tahun terakhir. Lalu didukung dengan kendaraan umum laik jalan, serta dilakukan pemeriksaan napza pengemudi.
“Tatanan ketujuh (tatanan perkantoran dan perindustrian) 96,43 persen, upaya yang terus dilakukan penerapan regulasi kesehatan dan K3, baik di perkantoran, industrial, dan usaha mikro,” paparnya.
“Pemeriksaan kesehatan pegawai juga dilaksanakan di perkantoran, dan 38 puskesmas jg menyelenggarakan pos upaya kesehatan kerja,” tuturnya.
Pada tatanan kedelapan yaitu tatanan perlindungan sosial dengan skor 96,84 persen, persentase tersebut dipengaruhi oleh angka kemiskinan turun dua tahun terakhir.
“Dan diupayakan dengan capaian SPM bidang sosial, serta adanya kebijakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,” ungkapnya.
Terakhir tatanan kesembilan yaitu penanggulangan bencana sebesar 92 persen, Kota Depok sendiri memiliki regulasi penanganan bencana, sistem peringatan dini yang terintegrasi, serta respons cepat bencana yang capai target.
“Didukung Kampung Siaga Bencana, Forum Pengurangan Risiko Bencana, dan ditandai juga dengan terjalinnya kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya dalam penanganan bencana, seperti Kabupaten Bogor dan Provinsi DKI Jakarta,” tandasnya. (JD 05/ED 02)
