berita.depok.go.id - berita.depok.go.id - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dadang Wihana menjadi pembina apel pagi, Jumat (10/03/23).
Pada kesempatan itu, Dadang menyampaikan sejumlah amanat terkait perencanaan pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah kepada peserta apel.
Pertama, pekan depan tepatnya pada 15-16 Maret 2023 akan dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024. Sama seperti tahun lalu, proses penyusunan kegiatan melibatkan tujuh aktor pembangunan (heptahelix).
"Kami berharap Perangkat Daerah menginput hasil rumusan rencana kerja (renja) ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) menggunakan pagu anggaran sementara seperti tahun lalu hingga Senin (13/03) kemarin," ujar Dadang dalam apel tersebut.
"Kami titip pada program prioritas, 10 janji kampanye untuk ditunaikan di target 2024, termasuk program tematik, dan program mencapai SPM agar menjadi rujukan," tambahnya.
Menurut Dadang, usulan-usulan yang sudah masuk ke Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp 4,7 triliun, hal ini melebihi kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Rp 3,9 triliun.
"Di dalam proses perencanaan usulan-usulan bisa disampaikan ke Provinsi Jawa Barat, ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Provinsi DKI Jakarta. Kami sudah asistensi untuk perencanaan yang diusulkan ke Provinsi Jawa Barat," ungkapnya.
Guna menggerakkan roda perekonomian masyarakat, lanjut Dadang, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok diminta untuk membeli produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada bazzar yang digelar di halaman Dekranasda Kota Depok.
"Mohon bapak dan ibu ramaikan dengan belanja di sana untuk kebutuhan makanan di rumah, agar uang beredar hanya di Depok tidak dibelanjakan keluar daerah," ucapnya.
Dadang menuturkan, saat ini dunia tengah berada di era industri 4.0 menuju 5.0, seorang pemimpin dituntut memiliki karakter yang berfokus pada kolaborator. Di Kota Depok kini sudah mulai menerapkan Collaborative Governance.
"Terakhir, perangkat daerah juga didorong untuk melakukan inovasi yang lebih besar lagi," tandasnya. (JD 05/ED 02/EUD03)
