berita.depok.go.id - Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nuryuliani, menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 dalam rapat paripurna DPRD Kota Depok, Selasa (15/07/25).

Dalam penyampaiannya, Nuryuliani menyoroti persoalan banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di kawasan tempat tinggalnya. 

Ia menilai penanganan banjir selama ini masih minim pendekatan berbasis penataan ruang dan sistem drainase kawasan.

“Izin Pak Wakil, saya menyampaikan curhatan dari warga di daerah tempat tinggal saya, yaitu di Sukatani. Mungkin Pak Wakil juga kemarin sudah mengunjungi, bahkan Pak Wali juga. Jadi warga sangat berharap di sana dibangun embung sebagai wadah untuk aliran air,” ungkap Nuryuliani.

Ia menambahkan bahwa meskipun sudah dilakukan perbaikan saluran dan pembangunan waduk kecil, genangan air tetap terjadi saat hujan deras. 

“Kemarin sudah diperbaiki salurannya, bahkan sudah ada waduk, tapi ternyata banjirnya masih setinggi satu meter,” ujarnya.

Nuryuliani juga mengapresiasi adanya anggaran pembangunan embung yang telah tercantum dalam APBD tahun 2025.

Ia berharap realisasi pembangunan tersebut dapat terus dilanjutkan sebagai bentuk respons nyata terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap aspirasi masyarakat ini bisa ditampung dan dijadikan prioritas dalam RPJMD 2025–2030, khususnya terkait pembangunan embung di kawasan rawan banjir,” tegasnya.

Fraksi PKS menilai bahwa pembangunan berbasis mitigasi bencana, termasuk banjir, harus mendapat perhatian serius dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. (JD09/ED01)