berita.depok.go.id - berita.depok.go.id - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berhasil meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pencapaiannya dalam merealisasikan sertifikasi Barang Milik Daerah (BMD) pada tahun 2023. 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, kepada Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan di Gedung Sate, Bandung, Kamis(08/08/24). 

Nawawi Pomolango menyampaikan bahwa pencapaian BPN Kota Depok merupakan hasil dari kolaborasi yang baik dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. 

"KPK akan terus memberikan dukungan atas kolaborasi dan hasil pencapaian yang dilakukan Kantor Pertanahan di Jawa Barat, dan kami mengingatkan pentingnya koordinasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pengelolaan dan penyelamatan aset daerah," tegasnya. 

Sementara itu, Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan, menjelaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari upaya progresif yang dilakukan berkat kolaborasi erat dengan Pemkot Depok.

Dirinya menambahkan bahwa pada tahun 2023, BPN Kota Depok berhasil menyertifikasi total 1.001 aset Pemkot, sehingga menjadi  kantor pertanahan dengan jumlah sertifikasi terbanyak di Provinsi Jawa Barat. 

"Pencapaian ini sangat membanggakan, dan Piagam Penghargaan dari KPK yang kami terima menjadi hadiah istimewa menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI)," ujar Indra Gunawan. 

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran BPN Kota Depok atas kerja keras dan dedikasi yang telah diberikan.

Selain itu, Indra mengungkapkan bahwa penghargaan ini akan memotivasi BPN Kota Depok untuk terus meningkatkan kinerja dan memastikan pengelolaan aset daerah yang lebih baik. 

"Ini menjadi tolak ukur bahwa hasil tidak mengingkari proses dan kami akan terus berbenah selaras dengan komitmen kami bersama KPK serta warga Kota Depok," tambahnya. 

Indra juga mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota dan jajaran Pemkot Depok yang telah bersinergi dengan BPN untuk pengelolaan BMD yang lebih baik. 

"Tugas kita bersama adalah menjaga dan mengamankan aset milik pemkot, baik yang bersumber dari perolehan penyerahan PSU maupun pengadaan langsung. Penghargaan ini menjadi tanda bahwa kita serius dalam menangani hal ini," ungkapnya.

Sementara itu, terkait progres sertifikasi aset Pemkot, BMN, dan BUMN pada tahun 2024 dirinya menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah 260 sertifikat elektronik telah diserahkan ke Pemkot Depok serta 31 pemberian hak telah terealisasi. 

"Kami akan terus menjadi pengikat untuk melanjutkan sinergi dengan Pemkot Depok dalam upaya pengamanan aset negara sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) yang telah dibuat bersama KPK," tutupnya. (JD 03/ ED 01).