berita.depok.go.id - berita.depok.go.id- Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Depok berkomitmen untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) tahun 2023. Berdasarkan data per Maret ini, Kota Depok sudah mencapai 93,30 persen.
"Dengan capaian ini membuat kami semakin yakin bahwa Kota Depok dapat mencapai UHC pada tahun ini,” ungkap Kepala Cabang BPJS Kesehatan Depok , Elshe Theresia kepada berita.depok.go.id, kemarin (15/03/23).
Sampai dengan saat ini pihaknya terus berupaya untuk menyukseskan UHC di Kota Depok. Berbagai bentuk koordinasi juga dilakukan bersama dengan Pemerintah Kota Depok.
“Rekrutmen peserta juga terus dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari tingkat RT, kelurahan sampai kecamatan,” katanya.
Dirinya menjelaskan, belum lama ini, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin memberikan penghargaan kepada 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya UHC di Indonesia.
"Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres juga mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," terangnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS.
Kendati begitu, Ghufron menekankan, tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu. Mulai dari layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
Karena itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut melalui kerja sama dengan fasilitas kesehatan. Baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit).
"Kami mendorong Kementerian dan Pemda memenuhi sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” tutupnya. (JD 03/ED 01/EUD03)
