berita.depok.go.id - berita.depok.go.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan aparat penegak hukum.

FGD ini membahas terkait penertiban dan penegakan hukum tata ruang dengan melibatkan Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kodim 0508/Depok, Kejaksaan dan unsur terkait.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk pengendalian tata ruang. Kami bentuk tim koordinasi untuk memudahkan dalam pemberian rekomendasi bangunan yang menyalahi aturan. Outputnya akan ada tindakan pengendalian tata ruang dari penegak hukum,” ujar Kepala Bidang Tata Ruang DPUPR Kota Depok Putri Mirmasari, usai kegiatan FGD Penertiban dan Penegakan Hukum Tata Ruang di Aula Hotel Savero, Selasa (15/08/23).

Dijelaskannya, FGD ini dilakukan atas dasar Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 821.27/252/Kpts/DPUPR/Huk/2023 tentang Tim Koordinasi Penertiban dan Penegakan Hukum Tata Ruang Kota Depok.

“Penataan ruang perlu dilakukan karena ruang tidak bertambah sedangkan populasi manusia terus meningkat, aktivitas manusia tidak terbatas," katanya.

"Kemudian, untuk mengatur aktivitas di sekitar daerah rawan bencana dan ruang bukan hanya untuk manusia,” ucapnya.

Nantinya, lanjut Putri, tim ini akan berkoordinasi dalam merumuskan masalah atau membahas temuan untuk ditindaklanjuti oleh Satpol PP. Temuan ini bisa ditertibkan atau bahkan dilimpahkan perkaranya oleh aparat hukum lain.

"Posisi Pemkot Depok di sini sama dengan penegak hukum lainnya. Kami bergandengan untuk pengendalian tata ruang di lapangan. Contoh kasusnya seperti pemanfaatan Garis Sempadan Sungai (GSS) oleh oknum untuk keperluan pribadi, itu bisa ditindak,” paparnya.

Diharapkan, dengan adanya kolaborasi ini, tata ruang kota tidak berantakan dan target kinerja terus meningkat. 

"Kami berkomitmen program ini terus berlanjut,” tutupnya. (JD 08/ED 02)