berita.depok.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Yuni Indriany, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan berbagai kebutuhan dasar masyarakat di daerah pemilihannya yang meliputi Kecamatan Cipayung, Bojongsari, dan Sawangan.
Hal tersebut disampaikan Yuni saat melaksanakan kegiatan reses di Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, pada Minggu (05/10) kemarin.
Dalam kegiatan itu, Yuni menampung beragam aspirasi warga, mulai dari persoalan infrastruktur, sosial, hingga kesejahteraan masyarakat. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk tahun anggaran mendatang.
“Kami ingin setiap aspirasi warga benar-benar terakomodasi. Melalui Pokir DPRD, kami akan dorong program-program prioritas agar segera terealisasi,” ujar Yuni kepada berita.depok.go.id, Kamis (9/10/25).
Yuni menjelaskan, sejumlah program yang menjadi fokus antara lain perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pengadaan mobil siaga, serta bantuan hibah untuk masjid dan majelis taklim. Menurutnya, program-program tersebut merupakan kebutuhan dasar yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tingkat lingkungan.
Selain itu, muncul pula aspirasi baru yang dinilai tak kalah penting. Warga mengusulkan pembangunan pos ronda untuk memperkuat kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), serta menyampaikan keluhan terkait insentif kader posyandu yang masih dianggap rendah.
“Kader posyandu ini ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, jadi perlu juga diperhatikan kesejahteraannya,” jelasnya.
Yuni juga menyoroti kondisi infrastruktur di beberapa titik yang masih membutuhkan perhatian serius, salah satunya di wilayah Cipayung Jaya. Di kawasan tersebut, saluran air yang tersumbat di jalur utama sering menimbulkan genangan dan berpotensi menyebabkan banjir.
Ia menilai normalisasi drainase perlu segera dilakukan sebagai langkah antisipasi. Sementara untuk kawasan rawan longsor, pembangunan turap atau penurapan menjadi solusi jangka panjang yang harus segera direalisasikan pemerintah daerah.
“Bencana longsor ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Kita perlu penanganan permanen agar masyarakat merasa aman,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, sejumlah warga juga mengeluhkan soal pengelolaan sampah. Yuni mengungkapkan, jumlah armada truk sampah di beberapa kelurahan masih terbatas, sehingga berdampak pada keterlambatan pengangkutan.
“Saya sudah minta agar masing-masing RW dan lembaga segera mengajukan proposal usulan. Nanti semua aspirasi akan kami rekap untuk dimasukkan dalam Pokir DPRD,” terangnya.
Yuni berharap hasil reses kali ini dapat diakomodasi dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026. Dengan sinergi antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat, ia optimistis berbagai program prioritas dapat direalisasikan secara bertahap.
“InsyaAllah, dengan kolaborasi yang baik, program yang diusulkan warga bisa kita wujudkan bersama pada tahun anggaran berikutnya,” tutup Yuni. (JD 10/ED 02)
