Upaya mengecek kesiapan serta kedisiplinan perusahaan dalam menjalani protokol kesehatan, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok melakukan pemantauan (monitoring).

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok menyebut, terdapat sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan perusahaan untuk mengajukan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) ke Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Manto menyebut, sebanyak 21 perusahaan yang ada di Kota Depok telah mengajukan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok memastikan 86.412 tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta di Kota Depok segera mendapatkan Bantuan Subsidi Upah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok Manto menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunda pencairan subsidi upah yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus, kemarin.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok belum lama ini melakukan monitoring ke beberapa perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok mengusulkan sebanyak 2.522 pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK akibat pandemi Covid-19 untuk diikutsertakan dalam Program Kartu Prakerja. Usulan ini disampaikan langsung kepada pemerintah pusat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok Manto menyebut, pekerja atau karyawan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan di Kota Depok akan dikutsertakan dalam program Bantuan Subsidi Upah dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Manto menyebut sebanyak 85 persen dari total 1.758 perusahaan yang ada di Kota Depok telah memenuhi kewajiban dengan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan.

Pemerintah telah menetapkan batas akhir pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), maksimal tujuh hari atau H-7 sebelum lebaran.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok meminta seluruh perusahaan di Kota Depok untuk mematuhi Surat Edaran (SE) terkait Tunjangan Hari Raya (THR) yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Manto mengatakan, kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang terjadi di pusat perbelanjaan Ramayana Depok, beberapa waktu lalu telah selesai.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok meminta perusahaan di Kota Depok untuk mempertahankan karyawannya di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19.

Upaya memaksimalkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok melakukan monitoring ke sejumlah perusahaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Manto menyebut, kegiatan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah untuk karyawan perusahaan di Kota Depok telah berjalan efektif.