Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Nina Suzana menyebut, mulai tahun 2022, pelaporan aset dan keuangan beralih ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) E-BMD.

Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono menegaskan, kedudukan pengelolaan barang milik daerah sama pentingnya dengan pengelolaan keuangan daerah.

Kota Depok menjadi salah satu kota yang terpilih menjadi pilot project atau percontohan penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) E-BMD berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok berencana melakukan penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di tahun 2022.

Kecamatan Tapos berhasil memperoleh pajak tertinggi dengan melampaui target perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga bulan Oktober 2021 di Kota Depok.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok menyebut, terdapat tiga kecamatan yang telah melampaui target perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2021.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok berencana menghapus program pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2022.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok terus menggenjot perolehan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok memberikan kemudahan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan mengadakan program Mobil Keliling Pelayanan PBB On The Spot.

BKD Targetkan 90 Tag RFID Terpasang di Kota Depok

Upaya mempermudah pengawasan penyelenggaraan reklame, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok memasang Radio Frequency Identification (RFID) pada sejumlah reklame.

Badan Keuangan Daerah (BKD) memperpanjang jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 31 Desember 2021.

Badan Keuangan Daeah (BKD) Kota Depok memperpanjang jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2).

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Program Triple Untung Plus yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar).