Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana mengajak masyarakat di Kota Depok untuk memanfaatkan Program Triple Untung Plus yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Sebagai bentuk sinergitas, Pemerintah Kota Depok (Pemkot) melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Sebagai bentuk penghargaan kepada para pejuang, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) akan menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi pejuang atau veteran.

Upaya mengatasi masalah peningkatan jalan yang menjadi beban pihak pengembang Grand Depok City (GDC), Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok berencana melakukan pertemuan.

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pramuka ke-59 tahun ini sedikit berbeda karena sedang dalam masa pandemi Covid-19.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana memastikan, gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok, segera cair. Namun, pencairannya masih menunggu penyelesaian Peraturan Wali Kota (Perwal).

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp 20.880.000 dari denda Operasi Gerakan Depok Bermasker yang dilakukan di beberapa titik.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok memastikan hasil denda dari pelanggar yang tidak mengenakan masker, akan masuk ke kas daerah.

Memperingati Hari Pajak yang jatuh setiap tanggal 14 Juli, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Nina Suzana mengimbau masyarakat untuk sadar dalam membayar pajak.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok akan mengevaluasi target pajak tahun ini.

Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Kota (Pemkot) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat (Jabar), bukan tanpa alasan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat.

Upaya pembenahan program kerja, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok menetapkan lima isu strategis sebagai fokus utama di tahun 2021.

Badan Keuangan daerah (BKD) Kota Depok mengimbau Perangkat Daerah (PD) untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), khususnya kendaraan dinas atau plat merah tepat waktu.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok rencananya akan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), khususnya kendaraan dinas yang digunakan Aparatur Sipil Negara (ASN).