Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah Tahun 2020, secara virtual dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Depok City Operational Room (DeCOR), R...

Upaya mengatasi masalah peningkatan jalan yang menjadi beban pihak pengembang Grand Depok City (GDC), Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok berencana melakukan pertemuan.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok memperpanjang masa jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) sampai tanggal 30 September 2020.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana memastikan, gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok, segera cair. Namun, pencairannya masih menunggu penyelesaian Peraturan Wali Kota (Perwal).

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp 20.880.000 dari denda Operasi Gerakan Depok Bermasker yang dilakukan di beberapa titik.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok memastikan hasil denda dari pelanggar yang tidak mengenakan masker, akan masuk ke kas daerah.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok optimis raihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) tahun 2020 bisa mencapai target.

Memperingati Hari Pajak yang jatuh setiap tanggal 14 Juli, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Nina Suzana mengimbau masyarakat untuk sadar dalam membayar pajak.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok akan mengevaluasi target pajak tahun ini.

Badan Keuangan Daerah (BKD) memperpanjang program keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan (P2) sampai September 2020.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok terus berupaya memaksimalkan kinerja guna mempertahankan penilaian keuangan tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Kota (Pemkot) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat (Jabar), bukan tanpa alasan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok memiliki program pengurangan biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk warga prasejahtera, veteran, serta pensiunan.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok telah membuka pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara normal.