berita.depok.go.id - berita.depok.go.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Supian Suri mengatakan dukungan serta apresiasi terus diberikan kepada pihak yang selalu konsen terhadap perlindungan perempuan dan anak. Salah satunya kepada Tim Respon Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC-PPA) yang dimiliki Kota Depok.
Sebab TRC-PPA terus melakukan perumusan dan strategi bersama untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan membutuhkan perlindungan khusus lainnya.
"Pertama kami mengapresiasi pencapaian luar biasa TRC-PPA yang telah memberikan kontribusi besar. Bahkan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kita juga telah mendapatkan apresiasi dari Jabar sebagai yang UPTD terbaik, tentu ini menjadi kebanggaan serta sumber semangat bagi kita semua," kata Bang SS, sapaan akrab Sekda Kota Depok usai membuka kegiatan Rapat Koordinasi TRC-PPA Tahun 2023 di Aula Sapa Saba Gedung Dibaleka 1, Kamis (21/12/23).
Dikatakannya, setiap keberhasilan penanganan kasus kekerasan ini tidak lepas dari sinergi yang kuat yang telah dibangun antara Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, bersama perangkat daerah, stakeholder, kepolisian, TNI, Polri, masyarakat dan media. Upaya bersama ini menjadi landasan utama dalam menangani kejadian-kejadian tertentu yang terjadi di berbagai sudut Kota Depok.
"Kecepatan respons tim, didukung oleh Polri, serta rekan-rekan di lapangan seperti Babinsa dan Babinkantibnas, menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban," jelasnya.
Bang SS menjelaskan upaya pencegahan kekerasan kepada perempuan dan anak harus diterapkan dari hulu sampai hilir, dengan tindakan preventif sebagai fokus utama. Dengan senantiasa selalu berkoordinasi, diharapkan kerjasama terus berkembang dan dapat memberikan dampak positif bagi kota Depok.
"Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras semua pihak. Insha Allah, kita akan terus melangkah maju bersama merumuskan permasalahan dan strategi bersama untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan membutuhkan perlindungan khusus lainnya," tutupnya. (JD 03/ ED 01).
