berita.depok.go.id - Kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi bangunan cagar budaya di Kota Depok mendapat respons positif dari para pemilik bangunan.
Banyak dari mereka yang sebelumnya enggan bangunannya dijadikan cagar budaya, kini mulai mempertimbangkan ulang.
Baca Juga: Bertemu di YLCC, Ini yang Disampaikan Wawalkot Depok Kepada Dubes Belanda
“Dulu, mayoritas pemilik nggak mau bangunannya dijadikan cagar budaya karena banyak keterikatan. Tapi sekarang, dengan adanya kebijakan baru, terutama pembebasan PBB, sudah banyak yang tertarik,” ujar Boy Loen, Koordinator Bidang Sejarah Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (YLCC), Rabu (16/04/25).
Boy menyebutkan bahwa dalam inventarisasi YLCC, ada lebih dari 12 situs cagar budaya di kawasan Depok yang perlu perawatan.
Namun, selama bertahun-tahun, perhatian dari pemerintah nyaris tak ada.
“Selama 20 tahun kami ini tidak pernah dilihat. Baru kali ini ada pimpinan kota datang ke sini. Waktu Pak Supian dan Bu Sandra datang 11 Januari lalu, saya bilang, ini kisah kembalinya Bapak yang hilang. Karena Depok itu rumahnya di sini, dan dulu Bapaknya tidak pernah pulang,” ujar Boy dengan nada emosional.
Program pembebasan PBB yang diberikan Pemkot Depok ini menjadi sinyal kuat komitmen pelestarian.
“PBB Depok itu tiap tahun naiknya gila-gilaan, jadi ketika sekarang dibebaskan untuk bangunan cagar budaya, ya tentu ini jadi kabar yang sangat ditunggu-tunggu," ungkapnya.
Baca Juga: Dubes Belanda Dukung Rencana Kota Lama Depok Jadi Kawasan Heritage
Terkait harapan masyarakat Depok terhadap konsep kawasan heritage, Boy menyebutkan ingin Depok Lama seperti kota tua di Jakarta atau Semarang yang tertib, hidup, dan menjadi kawasan wisata serta berdaya secara ekonomi.
“Harapannya ada kuliner, ada historical walk, jalur wisata dari Jembatan Panus sampai Stasiun Depok Lama, terus ke arah Tahura Pancoran Mas,” tutupnya. (JD09 / ED 01).
