depok.go.id-Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Barat (Jabar) melakukan tahap verifikasi lapangan terhadap pengelolaan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Penilaian ini merupakan bagian dari Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pengelolaan keterbukaan informasi publik di 27 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jabar.
“Ada tiga tahap dalam Monev PPID yaitu self assessment, masa sanggah, dan verifikasi lapangan. Sekarang sudah masuk tahap verifikasi lapangan. Pada tahap ini, kita akan menilai berbagai dokumen yang telah diperiksa dan dikaji di masa sanggah,” tutur Koordinator Sengketa Informasi KIP Provinsi Jabar, Leli Ley Liawati kepada depok.go.id, usai melakukan verifikasi ke PPID Utama Diskominfo Kota Depok, Rabu (26/06/2019).
Dikatakannya, terdapat lima indikator yang dinilai pada tahap verifikasi lapangan. Yaitu informasi berkala terkait website, laporan pelayanan informasi, pengaduan, informasi setiap saat, dan standar pelayanan informasi publik.
“Dari hasil verifikasi ini, nantinya akan dikaji kembali oleh tim ahli kita untuk kemudian diberikan pemeringkatan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Depok, Nasrudin menuturkan, sebelum Monev PPID, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan. Termasuk melakukan pembenahan, baik terhadap PPID pembantu maupun operator PPID.
“Selain itu, kita juga sudah evaluasi terhadap beberapa website Perangkat Daerah yang bermasalah. Alhamdulillah, dari 10 website yang bermasalah, sekarang hanya tersisa dua website yang sedang diperbaiki,” tandasnya.
Penulis : Jose Marques
Editor : Dunih
Diskominfo
