Pemeriksaan oleh inspektorat  Jalan Lingkungan di Kelurahan Pondok Cina. ( Foto : Istimewa) 

berita.depok.go.id - Tahun ini, Kecamatan Beji memiliki 24 titik pekerjaan fisik yang akan dilaksanakan di enam kelurahannya. Pekerjaan fisik tersebut meliputi  pembangunan infrastuktur yang akan dibangun pada dua titik jalan dan dua titik saluran secara swakelola di tiap kelurahan. 

"Pekerjaan fisik ini dilakukan awal  Agustus 2022 dengan pagu  anggaran Rp 1 miliar setiap kelurahan. Disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah untuk pekerjaannya," kata Camat Beji Hendar Fradesa kepada berita.depok.go.id, Selasa (05/7/22).

Dikatakannya, Beji merupakan satu-satunya kecamatan yang menggunakan sistem swakelola sejak tahun 2021. Selain itu, Kecamatan Beji juga menjadi percontohan karena dinilai sukses melakukan pembangunan secara swakelola. 

“Jadi kami tidak melelang pekerjaan fisik, melainkan swakelola karena ada indikator yang terukur," ujarnya.

Yang pertama, lanjut dia, pekerjaan fisik yang menurut auditor hasilnya di atas rata-rata, karena penyedia jasa memang menggunakan bahan yang spesifikasinya di atas rata-rata. Namun dengan harga yang lebih rendah juga, jadi swakelola menghasilkan pembangunan yang baik.

"Efisiensinya juga didapat berdasarkan penilaiaan audit internal,” ucapnya.

Menurut Camat Hendar, sapaannya, swakelola merupakan upaya pelibatan atau peningkatan peran kelompok masyarakat dalam pembangunan. Semuanya telah diatur dengan regulasi, antara lain Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang dana kelurahan. 

Ada pula Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Swakelola. Dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019. 

“Swakelola diperbolehkan. Kami harap swakelola bisa memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat karena melibatkan warga setempat," jelasnya.

Dikatakannya, swakelola ini bisa memunculkan rasa memiliki dan merawat karena warga dilibatkan pada setiap pembangunan. Swakelola juga harus dengan jalur yang resmi berlegalitas. Pihaknya harus memiliki pengalaman kerja swakelola, baik dari APBD kota,  provinsi bahkan dari Kementerian.

"Serta secara laporan keuangan juga baik karena setiap tahun diaudit oleh eksternal audit maupun akuntan publik,” ungkapnya.  

Camat Hendar menambahkan, pihaknya selalu meminta pendampingan dari dinas terkait bahkan kejaksaan atas pekerjaan fisik di wilayahnya untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan dan penyimpangan kerugian negara. Dengan demikian, pihaknya selaku Pejabat Pembuat Kebijakan (PPK) yakin dalam melaksanakan kegiatan dan pengambilan keputusan. 

“Swakelola juga sarana edukasi bagi masyarakat. Yakni pembangunan sarana dan prasarana di wilayah juga ada tanggung masyarakat untuk merawatnya," terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Beji, Zakkya Fauzan menambahkan, tahun 2021 swakelola dilakukan untuk pembangunan drainase lingkungan di Kelurahan Tanah Baru, Kukusan, Beji dan Kemiri Muka. Kemudian, pemeliharaan jalan lingkungan atau aspal di Pondok Cina. 

“Untuk drainase di Tanah Baru, seperti di RW 02, 04, 09, dan 10. Swakelola dikerjakan langsung oleh Badan atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM atau LKM) sebagai pelaksana swakelola tipe IV," katanya.

"Untuk tahun 2021 kami sudah di audit oleh Inspektorat Kota Depok," tutupnya. (JD03/ED02/EUD02)

Sekretaris Kecamatan Beji, Zakkya Fauzan (batik) mendampingi inspektorat melakukan pemeriksaan pekerjaan drainase di Kelurahan Tanah Baru. (Foto : Istimewa). 

YOUR REACTION?