Pemkot Depok meraih WTP ke-9 kalinya dari BPK Provinsi Jawa Barat melalui virtual, di ruang D'cor Lantai 5 Balai Kota Depok, Kamis (25/06/20). (Foto : Istimewa)

berita.depok.go.id-Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok terus berupaya memaksimalkan kinerja guna mempertahankan penilaian keuangan tertinggi  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat (Jabar). Salah satunya dengan membuat laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

“Untuk mendapatkan penghargaan WTP, banyak hal yang harus perhatikan. Seperti, konsisten dari sisi perencanaan, penganggaran sampai ke pertanggungjawabannya. Tentunya, sesuai dengan SAP yang berlaku,” ujar Kepala BKD Kota Depok, Nina Suzana, di Balai Kota, Senin (29/06/20).

Adapun, lanjutnya, terdapat beberapa faktor yang biasanya menjadi penilaian. Antara lain perencanaan, sistem penganggaran, pelaksanaan hingga aset atau belanja modal.

“Aset itu penting, karena nanti akan menjadi faktor penilaian. Misalnya, tercatat di sistem dengan baik atau tidak, aset lama yang dimiliki sesuai atau tidak dan lain-lain. Jadi, bukan hanya tanah dan bangunan yang nampak, tetapi juga aset lainnya,” terangnya.

Diakuinya, saat ini pihaknya juga telah mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Kopsurgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk sertifikasi aset. Melalui pendampingan ini, dirinya yakin,  bisa dijadikan sebagai landasan dalam melakukan pemeliharaan dan pengamanan aset.

“Kekurangan laporan tahun lalu dan arahan dari BPK Provinsi Jabar, terus diperbaiki untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya. Kerjasama antar Perangkat Daerah (PD) juga tetap dijaga, agar ketepatan dalam penyampaian laporan bisa terus dipertahankan,” tutupnya. (JD 08/ED 01/EUD02)

 

YOUR REACTION?