Pemerintah Kota Depok menggelar rapat evaluasi terkait penanganan Covid-19 di Kota Depok yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Kota Depok Sri Utomo di Ruang Bougenville Gedung Balai Kota Depok, Jumat (07/08/2020).

berita.depok.go.id-Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berusaha semakin memperketat penerapan Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) Proporsional. Langkah tersebut sebagai upaya menekan angka kasus Covid-19, menyusul perubahan status dari zona orange ke merah.

“Hari ini atas arahan bapak Wali Kota Depok, Mohammad Idris, kami melakukan monitoring dan evalusi bersama dengan gugus tugas, kepala perangkat daerah serta camat untuk semakin memperketat pengawasan PSSB Proporsional," kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Kota Depok, Sri Utomo usai Rapat Evaluasi terkait Penanganan Covid-19 di Ruang Bougenville, Balai Kota Depok, Jumat (07/08/20).

Dikatakannya, pihak Pemkot Depok sudah merancang beberapa rencana aksi yang akan segera dijalankan. Mulai dari sosialisasasi, pengawasan hingga penindakan jika ada yang tidak menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Lebih lanjut, ucapnya, penetapan Depok sebagai zona merah menjadi motivasi untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor. Misalnya mendorong peran aktif kecamatan dan kelurahan dalam menyosialisasikan 3 M yaitu Menggunakan masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan.

“Kita akan memberikan stimulus kembali Kampung Siaga Covid-19 di RW, berikut dengan tokoh masyarakat. Upaya itu agar mereka lebih sadar terhadap pentingnya protokol kesehatan,” tuturnya.

 

Di tempat yang sama, Juru bicara  Gugus Tugas Percepatan Penanagan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana menambahkan, pihaknya juga telah merumuskan beberapa langkah konkret sebagai upaya pencegahan Covid-19. Secepatnya langkah-langkah tersebut akan diterapkan oleh Pemkot Depok.

“Seperti akan menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait Protokol Kesehatan Pribadi, mengeluarkan intruksi Wali Kota untuk penyusunan konsodalisasi penanganan Covid-19, mengadakan cek poin pada simpul transportasi salah satunya di terminal. Kemudian, mengeluarkan SE kepada lurah dan camat untuk tidak memberikan izin penyelenggaraan kegiatan 17 Agustus di masa pandemi,” tutupnya. (JD03/ED02/EUD02)

YOUR REACTION?