Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri (kedua dari kiri) menghadiri Rapat Koordinasi Verifikasi dan Klarifikasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) untuk Wilayah Jawa Barat, di Ruang Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Kamis (14/04/22). (Foto : Diskominfo)

berita.depok.go.id - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia (RI) saat ini sedang gencar mensosialisasikan tentang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Upaya koordinasi verifikasi dan klarifikasi lahan sawah dilindungi (LSD) pun terus dilakukan ke kota/kabupaten di delapan provinsi.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri, lewat perpres tersebut, Kementerian ATR/BPN menurunkan Keputusan Menteri ATR/BPN RI Nomor 1589/Sk-Hk 02.01/XII/2021. Yaitu tentang Penetapan Lahan Sawah Yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota di Delapan Provinsi. Antara lain, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dikatakan Supian Suri,  Jawa Barat masuk dalam penetapan provinsi dari Kementerian ATR/BPN untuk menjaga lahan persawahannya. Hal tersebut demi mendukung ketahanan pangan dan menyelamatkan keberpihakan pemerintah pada sawah.

"Hari ini diadakan rapat koordinasi (rakor) untuk klaster Bogor yang terdiri dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok. Dari keputusan menteri tersebut ditindaklanjuti dengam mengecek di kota dan kabupaten yang hadir dalam rakor. Guna memastikan keberadaan LSD yang masih ada di tiap kota/kabupaten," tutur Supian Suri kepada berita.depok.go.id, usai kegiatan di Balai Kota Bogor, Kamis (14/04/22).

Dirinya menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pengecekan ke sejumlah kecamatan yang masih terdapat lahan sawah di Depok. Namun saat ini di Kota Depok sudah tidak ada sawah yang termasuk dalam kategori LSD. 

"Sebelum rakor, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sudah memberikan laporan dimana saja lahan persawahan yang masih ada di Depok. Kemudian sudah diverifikasi oleh Kementerian ATR/BPN. Dan hasilnya di Depok tidak ada LSD karena tidak ada lahan yang masuk kriteria sebagai LSD," terangnya.

Lebih lanjut, ungkap Supian Suri, kini Pemkot Depok sedang melakukan revisi terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Depok. Menurutnya, dengan verifikasi yang dilakukan Kementerian ATR/BPN, dapat menjadi proses lanjutan dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok, Widyati Riyandani menuturkan, sebelumnya LSD di Kota Depok sudah diverifikasi seluas 44 hektar. Berdasarkan verifikasi tersebut, sudah dipastikan LSD di Kota Depok nol atau tidak ada.

"Tetapi kami mencoba menambah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diverifikasi seluas 5,8 hektar milik Kementerian Pertanian. Yang akan segera dicek ke lapangan. Dari pengajuan ini nantinya akan dipertimbangakan lahan tersebut layak atau tidak ditetapkan sebagai LSD," ujarnya.

Widyati menjelaskan, lahan sawah di Kota Depok tidak termasuk kategori LSD berdasarkan kriteria yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN. Antara lain, sudah tidak ditanam padi, tidak ada irigasi primer atau teknisnya, pada kawasan tersebut telah terdapat bangunan atau urugan tanah yang menutupi LSD sebelum tanggal 16 Desember 2021. Dan LSD memiliki luasan yang relatif sempit kurang dari 5.000 meter persegi.

Kriteria lainnya, sambung Widyati, lahan sawah terkurung bangunan dan terdapat rencana Proyek Strategis Nasional terbaru di atas LSD. Lalu, telah terbit HGB/HGU non sawah atau Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) di atas LSD sebelum tanggal 16 Desember 2021 dan terdapat Kepentingan Nasional lainnya seperti Bencana Alam dan Perubahan Wilayah.

"Untuk yang kami ajukan baru itu yang berada di Kecamatan Cipayung. Saat ini kami masih menunggu verifikasi tersebut untuk dijadikan dasar kebijakan," pungkasnya. (JD09/ED02/EUD02)

YOUR REACTION?