Sekretaris Daerah (Sekda)Kota Depok, Supian Suri memberikan penguatan kepada puluhan pendamping  Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ProgramKeluarga Harapan (PKH) serta  puluhan fasilitator  PusatKesejahteraan Sosial (Puskesos) - Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yangada di Kota Depok di Aula Teratai, Balai Kota Depok  Jumat (17/06/22).  (Foto : istimewa)

berita.depok.go.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri menilai, pendamping Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan fasilitator Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)-Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang ada di Kota Depok, menjadi ujung tombak dalam pelayanan bantuan sosial (bansos). Keberadaan mereka penting guna menjalin sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah agar bansos yang diberikan tepat sasaran ke masyarakat.

"Anggaran pemerintah pusat, provinsi dan daerah terbatas, tidak dapat memenuhi bansos untuk semuanya. Maka keberadaaan teman-teman pendamping dan fasilitator ini adalah jalan untuk memfasilitasi warga yang memang membutuhkan. Jadi keberadaan sangat penting,” kata Sekda Kota Depok, Supian Suri di Aula Teratai, Balai Kota Depok, Jumat (17/06) kemarin.

Supian Suri menjelaskan, para pendamping PKH dan fasilitator Puskesos SLRT merupakan petugas lapangan yang melakukan verifikasi validasi (verval) warga yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Perannya ialah membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Depok agar alokasi dana bansos bisa tetap sasaran.

“Dalam waktu dekat, kita mempunyai parameter kemiskinan. Hal ini yang menjadi tolak ukur apakah masyarakat tersebut layak mendapat bantuan dari pemerintah. Harus dilihat secara objektif agar tidak ada sangkut paut kepentingan pribadi atau apapun guna menyukseskan progam ini,” ungkapnya.

Dia menuturkan, kurang lebih ada 900 ribu warga Depok yang diverifikasi dari total jumlah masyarakat sekitar 2 juta penduduk. Padahal, ujarnya, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Depok menurun sekitar 2,58 persen.

“Anggaran Pemkot depok per tahun sekitar Rp 70 miliar yang harus dibayarkan demi membantu masyarakat untuk bantuan dana iuran JKN-KIS. Jadi harus segera diverifikasi dengan parameter jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan iuran malah terlewatkan," jelasnya.

"Sama halnya dengan masyarakat yang mempunyai rumah tidak layak huni. Kami mau mengumpulkan data sebenernya ada berapa banyak warga yang tinggal di rumah tidak layak huni tersebut. Vervalnya melalui teman- teman Puskesos SLRT,” tutupnya. (JD03/ED02/EUD02)

Sekretaris Daerah (Sekda)Kota Depok, Supian Suri memberikan penguatan kepada puluhan pendamping  Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ProgramKeluarga Harapan (PKH) serta  puluhan fasilitator  PusatKesejahteraan Sosial (Puskesos) - Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yangada di Kota Depok di Aula Teratai, Balai Kota Depok  Jumat (17/06/22). 

YOUR REACTION?