Suasana workshop Sekolah Ramah Anak (SRA) dengan tema Melalui Implementasi SRA, Mendukung Penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif (HI) menuju Depok Kota Layak Anak (KLA) di Aula Lantai 10, Gedung Dibaleka 2, Rabu (09/03/22). (Foto: Diskominfo).

berita.depok.go.id- Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok menggelar workshop Sekolah Ramah Anak (SRA) dengan tema Melalui Implementasi SRA, Mendukung Penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif (HI) menuju Depok Kota Layak Anak (KLA). Dalam SRA menjamin anak mendapatkan tiga hak dasar. 

"Target-target yang menjadi konsen kita terhadap Sekolah Ramah Anak  intinya kita ingin menjamin anak kita itu mendapatkan tiga hak. Yaitu hak pendidikan, hak pengasuhan, dan hak perlindungan," ujar Kepala Disdik Kota Depok, Wijayanto, saat menghadiri workshop SRA di Aula Lantai 10, Gedung Dibaleka 2, Rabu (09/03/22). 

Dirinya mengatakan, saat ini program Merdeka Belajar yang inisiasi oleh  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Terdapat enam profil yang telah ditetapkan, mulai dari beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia hingga kreatif. 

"Keenam profil yang ada di pelajar Pancasila dan harus ada di SRA, buat sekolah kita nyaman," jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD DIKMAS), Disdik Kota Depok, Yulia Oktavia mengatakan, saat ini ada 826 SRA yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Rinciannya, 386 PAUD,  196  SD,  233 SMP,  lima SMA,  empat SMK dan dua MA.

Dia menambahkan, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan, bahwa negara menjamin pemenuhan hak anak dan melindungi anak dari kekerasan exploitasi dan penelantaran. Selain itu, sambungnya, dalam mewujudkan KLA harus didukung dengan peran dari berbagai unsur pentahelix yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi. 

"Kita juga harus mengetaui beberapa indikator yang harus diwujudkan di dalamnya. Terdapat beberapa klaster dari perlindungan anak yang terdiri dari empat klaster pemenuhan hak anak dan satu klaster perlindungan khusus anak," jelasnya.  (JD12/ED 01/EUD02)

YOUR REACTION?