berita.depok.go.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Mangnguluang Mansur, bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda), Dadang Wihana, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 26–29 Oktober 2025.
Kegiatan strategis ini diikuti 1.104 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri atas 38 Sekda Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, serta 514 Sekda dan 514 Kepala Bappeda kabupaten/kota.
Rakor tersebut menjadi forum nasional penting untuk menyinkronkan program dan kegiatan kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah dalam perencanaan tahun 2026. Kegiatan ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menekankan keterpaduan antara kebijakan nasional dan prioritas daerah.
Sekda Kota Depok, Mangnguluang Mansur, menekankan Rakor ini menjadi momentum penting memperkuat sinkronisasi arah pembangunan pusat dan daerah, terutama dalam mendukung percepatan target RPJMD Kota Depok yang selaras dengan agenda RPJMN.
“Sinkronisasi program bukan sekadar formalitas, tapi komitmen bersama agar pembangunan di daerah betul-betul sejalan dengan prioritas nasional. Bappeda dan Sekda menjadi ujung tombak dalam memastikan kebijakan pusat bisa diterjemahkan efektif di daerah,” ujarnya kepada berita.depok.go.id, Rabu (29/10/25).
Selama empat hari pelaksanaan, peserta mendapatkan paparan dari 21 kementerian dan lembaga nasional, termasuk Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, hingga Kantor Staf Presiden (KSP).
Mangnguluang menjelaskan, materi yang dibahas mencakup kebijakan fiskal dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), program pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat, kesehatan, pendidikan, gizi nasional, dan jaminan sosial. Juga program digitalisasi pelayanan publik, ekonomi hijau, energi baru terbarukan, serta skema pembiayaan inovatif melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Ia menegaskan hasil Rakor ini menjadi pijakan penting bagi Pemkot Depok dalam memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.
“Kami ingin memastikan setiap program pusat yang masuk ke Depok memberi dampak nyata bagi masyarakat. Sinkronisasi ini bukan hanya soal administrasi, tapi efektivitas pembangunan,” tegasnya.
Partisipasi aktif Depok dalam Rakor ini memperlihatkan komitmen kuat daerah terhadap semangat Satu Data, Satu Arah, Satu Indonesia Maju.
“Depok siap menjadi model kota yang mampu menerjemahkan kebijakan nasional dengan pendekatan inovatif, partisipatif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga,” ucap Mangnguluang.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Depok, Dadang Wihana, menuturkan kegiatan ini membuka ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan langsung usulan program dan kegiatan tahun anggaran 2026 kepada kementerian/lembaga terkait.
“Bappeda hadir bukan sekadar membawa daftar usulan, tapi juga aspirasi daerah. Melalui forum ini kami bisa berdialog langsung dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, dan kementerian sektoral lainnya untuk memastikan program prioritas daerah mendapat dukungan yang tepat,” tuturnya.
“Rakor ini juga menjadi sarana belajar antar daerah tentang penguatan perencanaan berbasis data, integrasi sistem informasi pembangunan daerah, serta mekanisme evaluasi lintas sektor,” tandasnya. (JD 05/ED 02)
