berita.depok.go.id - Lurah Kukusan, Kholifah, mengungkap sejumlah prioritas pembangunan yang dicetuskan Wali Kota Depok. Program tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga ekonomi kemasyarakatan.
Pemaparan itu disampaikan dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bekasi-Depok, Pradi Supriatna yang digelar di Jalan H. Mustofa Raya, RT/RW 04, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kamis (16/10/25). Kegiatan ini diikuti oleh perangkat wilayah seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT, RW, tokoh agama, serta masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kholifah menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus berupaya meningkatkan pemerataan dan revitalisasi sarana pendidikan. Tahun ini, Pemkot Depok menargetkan perbaikan 197 sekolah rusak ringan, 41 sekolah rusak sedang, dan 20 sekolah rusak berat.
“Ada juga program bimbingan belajar gratis bagi 10.000 siswa untuk masuk perguruan tinggi negeri, serta beasiswa bagi warga berprestasi. Selain itu, Pemkot memberikan dukungan khusus bagi anak berkebutuhan khusus melalui Rumah Didik Anak Istimewa,” ujarnya.
Selain pendidikan, lanjut Kholifah yang akrab disapa Olif, Pemkot Depok juga fokus pada peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Upaya tersebut meliputi pembangunan puskesmas baru, rehabilitasi 13 puskesmas, serta rencana pembangunan RSUD khusus layanan ginjal di RSUD Anugerah Sehat Afiat (ASA) Tapos.
“Pemkot juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi calon pengantin,” tambahnya.
Pada sektor infrastruktur dan lingkungan, Olif menyebutkan adanya pembangunan sistem drainase kota yang lebih terintegrasi untuk mengatasi banjir, serta penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung yang diikuti dengan pengembangan sistem pengelolaan sampah modern.
“Selain itu, dilakukan pula pembangunan jalan tembus untuk mengurai kemacetan di sejumlah titik, seperti Jalan Raya Sawangan, Juanda, dan Tapos,” jelasnya.
Sementara di bidang ekonomi kemasyarakatan, Pemkot Depok mendorong program UMKM Naik Kelas dengan penyediaan fasilitas jualan gratis di ruang publik. Di samping itu, juga dilakukan pengembangan lahan pertanian modern di setiap kecamatan serta pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) digital sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja.
“Ada juga alokasi dana sebesar Rp300 juta per RW per tahun untuk pemberdayaan masyarakat, pengembalian layanan administrasi kependudukan ke tingkat kelurahan, hingga peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga non-ASN,” paparnya.
Olif berharap, masyarakat dapat terus mendukung berbagai program yang telah dan sedang dijalankan oleh Pemkot Depok demi terwujudnya pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif.
“Dengan adanya program-program ini, kami berharap masyarakat bisa terus memberikan dukungan terhadap strategi pembangunan yang diarahkan Pemkot Depok,” tandasnya. (JD 08/ED 02)
